Selasa, 26/03/2013 13:38 WIB

Perang Suku Pecah Usai Anggota DPRD Tikam Pejabat Pemda, Wamena Mencekam

Wilpret Siagian - detikNews
Jayapura - Seorang pejabat Pemda di Papua, Yustinus Gwijangge, ditikam hingga tewas oleh anggota DPRD Nduga berinisial RK. Kelompok masyarakat terlibat perang terbuka. Kota Wamena mencekam.

Aktivitas ekonomi warga Wamena, Jayawijaya, Papua, terganggu. Warga enggan keluar dan kios-kios di Pasar Sinakma tutup.

Kapolres Jayawijaya AKBP Fernando S Napitupulu menjelaskan, saat ini situasi sudah kondusif. Wakapolda Papua Brigjen Pol Paulus Waterpauw bersama Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo bersama petinggi TNI-Polri turun langsung memediasi dan berdialog dengan kedua pihak yang bertikai, Senin (25/3) kemarin.

"Masih dilakukan pertemuan dengan para kepala suku kedua belah pihak," kata Napitupulu saat dihubungi detikcom, Selasa (26/3/2013).

Napitupulu menyatakan belum ada data pasti soal korban akibat akibat perang tersebut. Ia meminta semua pihak menahan diri. "Jangan ada lagi pertumpahan darah. Hentikan peperangan, kita bisa bicara dan selesaikan masalah ini dengan baik," harapnya.

Perang terjadi dua hari terakhir, Minggu (24/3) dan Senin (25/3). Warga korban penikaman dan pelaku saling serang.

TNI-Polri bersiaga di lokasi peperangan untuk mencegah meluasnya aksi tersebut. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak, hanya berusaha menenangkan massa dengan pendekatan persuasif.

Yustinus, Kepala Bagian Pemerintahan Nduga, Papua, ditikam RK, Sabtu (23/3) lalu. Insiden itu terjadi di sebuah hotel di Wamena dalam rapat soal pemekaran distrik kabupaten Nduga. Pelaku juga melukai seorang pelajar dan rekannya sesama anggota DPRD dengan senjata tajam.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(try/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%