Selasa, 26/03/2013 13:38 WIB

Perang Suku Pecah Usai Anggota DPRD Tikam Pejabat Pemda, Wamena Mencekam

Wilpret Siagian - detikNews
Jayapura - Seorang pejabat Pemda di Papua, Yustinus Gwijangge, ditikam hingga tewas oleh anggota DPRD Nduga berinisial RK. Kelompok masyarakat terlibat perang terbuka. Kota Wamena mencekam.

Aktivitas ekonomi warga Wamena, Jayawijaya, Papua, terganggu. Warga enggan keluar dan kios-kios di Pasar Sinakma tutup.

Kapolres Jayawijaya AKBP Fernando S Napitupulu menjelaskan, saat ini situasi sudah kondusif. Wakapolda Papua Brigjen Pol Paulus Waterpauw bersama Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo bersama petinggi TNI-Polri turun langsung memediasi dan berdialog dengan kedua pihak yang bertikai, Senin (25/3) kemarin.

"Masih dilakukan pertemuan dengan para kepala suku kedua belah pihak," kata Napitupulu saat dihubungi detikcom, Selasa (26/3/2013).

Napitupulu menyatakan belum ada data pasti soal korban akibat akibat perang tersebut. Ia meminta semua pihak menahan diri. "Jangan ada lagi pertumpahan darah. Hentikan peperangan, kita bisa bicara dan selesaikan masalah ini dengan baik," harapnya.

Perang terjadi dua hari terakhir, Minggu (24/3) dan Senin (25/3). Warga korban penikaman dan pelaku saling serang.

TNI-Polri bersiaga di lokasi peperangan untuk mencegah meluasnya aksi tersebut. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak, hanya berusaha menenangkan massa dengan pendekatan persuasif.

Yustinus, Kepala Bagian Pemerintahan Nduga, Papua, ditikam RK, Sabtu (23/3) lalu. Insiden itu terjadi di sebuah hotel di Wamena dalam rapat soal pemekaran distrik kabupaten Nduga. Pelaku juga melukai seorang pelajar dan rekannya sesama anggota DPRD dengan senjata tajam.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(try/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%