Detik.com News
Detik.com

Senin, 25/03/2013 14:40 WIB

Revisi UU Advokat, Ketua Ikadin Otto Hasibuan Cecar Ikadin Todung

Ahmad Toriq - detikNews
Revisi UU Advokat, Ketua Ikadin Otto Hasibuan Cecar Ikadin Todung Otto Hasibuan (ari/detikcom)
Jakarta - Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan 8 asosiasi advokat berlangsung panas. Begitu dimulai, rapat langsung panas dengan perdebatan saat Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) pimpinan Otto Hasibuan dicecar Todung Mulya Lubis. Saat ini, Todung juga membuat organisasi dengan nama serupa, Ikadin.

Rapat dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Dimyati Natakusumah. Dimyati mengajak 8 asosiasi advokat untuk memberi masukan terhadap RUU Advokat.

Dimyati memberi kesempatan pertama kepada Ikadin dan mempersilakan Otto Hasibuan untuk bicara. Nah disinilah permasalahan dimulai. Ketika Otto hendak bicara, ada teriakan yang mendahului. Tak jelas benar, namun teriakan itu mendiskreditkan Todung Mulya Lubis.

Teriakan itu kemudian disambut oleh Sekretaris Jenderal Ikadin pimpinan Otto Hasibuan, Adar Dam. Dia meminta Todung tak dilibatkan dalam rapat.

"Ikadin yang resmi adalah Ikadin pimpinan Otto Hasibuan. Todung sudah dipecat dan bukan lagi pengacara karena hak beracaranya sudah dicabut," kata Adar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2013).

Pernyataan Adar itu disambut dengan teriakan-teriakan "Keluarkan Todung", "Usir Todung" dari beberapa anggota advokat.

Teriakan itu dibalas oleh anggota Ikadin Todung. Mereka berteriak membela Todung, "Hidup Todung".

"Saya tidak mengakui pemecatan itu, saya hingga saat ini masih beracara dan memimpin DPD Ikadin di seluruh Indonesia," kata Todung yang akhirnya angkat bicara.

Menengahi perdebatan, Dimyati mencoba meminta semua pihak menahan diri. Dia mengatakan akan memberi kesempatan semua pihak bicara. Namun peserta rapat belum terima. Hingga saat ini perdebatan masih berlangsung.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(trq/asp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 30/04/2015 21:33 WIB
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes Eksekusi mati terhadap dua tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi memang bukan yang pertama kali terjadi. Namun Kepala BNP2TKI Nusron Wahid justru menilai sia-sia protes terhadap pemerintah Arab Saudi terkait notifikasi eksekusi mati. Menurut dia, yang seharusnya diubah adalah aturan di Indonesia.
ProKontra Index »

Atasi Prostitusi, Tiru Swedia yang Hukum Pembeli Jasa dan Germo PSK!

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan RI harus belajar dari Swedia untuk mengatasi prostitusi. Swedia melegalkan PSK namun mengkriminalkan mereka yang membeli jasa PSK dan germo yang menjual PSK. Bila Anda setuju usulan Mensos Khofifah, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%