Senin, 25/03/2013 14:40 WIB

Revisi UU Advokat, Ketua Ikadin Otto Hasibuan Cecar Ikadin Todung

Ahmad Toriq - detikNews
Otto Hasibuan (ari/detikcom)
Jakarta - Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan 8 asosiasi advokat berlangsung panas. Begitu dimulai, rapat langsung panas dengan perdebatan saat Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) pimpinan Otto Hasibuan dicecar Todung Mulya Lubis. Saat ini, Todung juga membuat organisasi dengan nama serupa, Ikadin.

Rapat dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Dimyati Natakusumah. Dimyati mengajak 8 asosiasi advokat untuk memberi masukan terhadap RUU Advokat.

Dimyati memberi kesempatan pertama kepada Ikadin dan mempersilakan Otto Hasibuan untuk bicara. Nah disinilah permasalahan dimulai. Ketika Otto hendak bicara, ada teriakan yang mendahului. Tak jelas benar, namun teriakan itu mendiskreditkan Todung Mulya Lubis.

Teriakan itu kemudian disambut oleh Sekretaris Jenderal Ikadin pimpinan Otto Hasibuan, Adar Dam. Dia meminta Todung tak dilibatkan dalam rapat.

"Ikadin yang resmi adalah Ikadin pimpinan Otto Hasibuan. Todung sudah dipecat dan bukan lagi pengacara karena hak beracaranya sudah dicabut," kata Adar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2013).

Pernyataan Adar itu disambut dengan teriakan-teriakan "Keluarkan Todung", "Usir Todung" dari beberapa anggota advokat.

Teriakan itu dibalas oleh anggota Ikadin Todung. Mereka berteriak membela Todung, "Hidup Todung".

"Saya tidak mengakui pemecatan itu, saya hingga saat ini masih beracara dan memimpin DPD Ikadin di seluruh Indonesia," kata Todung yang akhirnya angkat bicara.

Menengahi perdebatan, Dimyati mencoba meminta semua pihak menahan diri. Dia mengatakan akan memberi kesempatan semua pihak bicara. Namun peserta rapat belum terima. Hingga saat ini perdebatan masih berlangsung.


(trq/asp)




Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%