Senin, 25/03/2013 13:17 WIB

3 Kali Tak Penuhi Panggilan Kejaksaan, Susno Duadji Bisa Dicegah

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Terdakwa korupsi penanganan perkara PT Salmah Aruwana Lestari (PT SAL) dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008, Komjen Pol (Pur) Susno Duadji terancam dicegah bepergian keluar negeri. Hingga tiga kali dipanggil kejaksaan untuk dieksekusi, Susno tidak juga datang.

"Sampai sekarang belum hadir. Pendapat kita harus dieksekusi seluruhnya denda, biaya perkara, dan pidana," kata Pelaksana Harian Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Amir Yanto kepada wartawan, di Kejari Jaksel, Jalan Ranco, Jakarta, Jumat (25/3/2013).

Mangkirnya Susno hingga tiga kali, menurut Amir bisa membuat kejaksaan mengambil langkah pencegahan terhadap Susno. Namun Amir belum tahu kapan pencegahan tersebut akan dilakukan.

"Kita sudah memikirkan langkah-langkah ke arah itu (cekal)," ucap Amir.

Amir juga menambahkan hingga kini status Susno belum menjadi buron. Kejaksaan masih terus mengkaji langkah-langkah hukum yang akan dilakukan.

"Belum DPO sementara kita pikirkan langkah-langkah yang lebih baik," katanya.

PN Jaksel memutuskan Susno 3.5 tahun pidana karena terbukti bersalah dalam pidana korupsi saat penanganan perkara PT Salmah Aruwana Lestari. Ketika menjabat Kabareskrim Polri, Susno menerima hadiah sebesar Rp 500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus perusahaan tersebut.

Susno juga dinyatakan terbukti menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008. Ia dinyatakan terbukti memangkas Rp 4.208.898.749, dana pengamanan Pilkada Jawa Barat saat menjabat Kapolda Jabar pada 2008, untuk kepentingan pribadi. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.

Tidak terima, Susno Kasasi awal Desember 2012 dan kandas. Namun Susno Duadji menolak eksekusi vonis kasasi Mahkamah Agung terhadapnya karena dinilai tidak sesuai hukum.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(slm/mok)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%