detikcom
Senin, 25/03/2013 13:17 WIB

3 Kali Tak Penuhi Panggilan Kejaksaan, Susno Duadji Bisa Dicegah

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Terdakwa korupsi penanganan perkara PT Salmah Aruwana Lestari (PT SAL) dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008, Komjen Pol (Pur) Susno Duadji terancam dicegah bepergian keluar negeri. Hingga tiga kali dipanggil kejaksaan untuk dieksekusi, Susno tidak juga datang.

"Sampai sekarang belum hadir. Pendapat kita harus dieksekusi seluruhnya denda, biaya perkara, dan pidana," kata Pelaksana Harian Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Amir Yanto kepada wartawan, di Kejari Jaksel, Jalan Ranco, Jakarta, Jumat (25/3/2013).

Mangkirnya Susno hingga tiga kali, menurut Amir bisa membuat kejaksaan mengambil langkah pencegahan terhadap Susno. Namun Amir belum tahu kapan pencegahan tersebut akan dilakukan.

"Kita sudah memikirkan langkah-langkah ke arah itu (cekal)," ucap Amir.

Amir juga menambahkan hingga kini status Susno belum menjadi buron. Kejaksaan masih terus mengkaji langkah-langkah hukum yang akan dilakukan.

"Belum DPO sementara kita pikirkan langkah-langkah yang lebih baik," katanya.

PN Jaksel memutuskan Susno 3.5 tahun pidana karena terbukti bersalah dalam pidana korupsi saat penanganan perkara PT Salmah Aruwana Lestari. Ketika menjabat Kabareskrim Polri, Susno menerima hadiah sebesar Rp 500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus perusahaan tersebut.

Susno juga dinyatakan terbukti menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008. Ia dinyatakan terbukti memangkas Rp 4.208.898.749, dana pengamanan Pilkada Jawa Barat saat menjabat Kapolda Jabar pada 2008, untuk kepentingan pribadi. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.

Tidak terima, Susno Kasasi awal Desember 2012 dan kandas. Namun Susno Duadji menolak eksekusi vonis kasasi Mahkamah Agung terhadapnya karena dinilai tidak sesuai hukum.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(slm/mok)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%