detikcom
Sabtu, 23/03/2013 01:29 WIB

Israel Minta Maaf ke Turki Atas Tragedi Flotilla

Ferdinan - detikNews
Obama dan Netanyahu (reuters)
Jakarta - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf kepada pemerintah Turki terkait penyerangan kapal rombongan misi kemanusiaan Freedom Flotilla pada tahun 2010 lalu.

Sebelum berangkat ke Yordania, usai mengakhiri kunjungannya ke Israel, Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengungkapkan bahwa Netanyahu dan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan telah berbicara melalui sambungan telepon.

"Amerika Serikat sangat menghargai kemitraan erat baik dengan Turki dan Israel, dan kita sangat mementingkan pemulihan hubungan positif antara mereka dalam rangka untuk memajukan perdamaian dan keamanan regional," kata Obama seperti dilansir Reuters, Jumat (22/3/2013).

Terkait komunikasi telepon ini, kantor Erdogan mengatakan pemerintah Turki menerima permintaan maaf Israel. Pemimpin Turki juga menghargai persahabatan dan kerjasama yang sudah berlangsung lama dengan Yahudi.

Komunikasi antara kedua pemimpin negara ini merupakan kali pertama sejak tahun 2011 saat Netanyahu menelpon Erdogan untuk menawarkan bantuan setelah gempa bumi melanda Turki.

Serangan ke kapal bantuan Turki, Mavi Marmara menewaskan sembilan orang. Kapal ini mengangkut pasokan bantuan ke Gaza pada bulan Mei 2010. Insiden ini menimbulkan kecaman internasional dan membuat renggang hubungan antara Turki dan Israel.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fdn/jor)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%