Rabu, 20/03/2013 08:22 WIB

Kemenlu Siap Bantu KPK Lacak Harta Irjen Djoko di Luar Negeri

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi terus menelusuri harta-harta yang dimiliki Irjen Djoko Susilo. Kemenlu pun siap membantu KPK untuk menelusuri harta tersangka kasus Simulator SIM itu.

Menurut Menlu Marty Natalegawa menyatakan pihaknya memiliki jalinan kerjasama yang cukup erat dengan KPK. Oleh karenanya, setiap komisi antikorupsi tersebut meminta tolong, Kemenlu melalui perwakilannya pun tak segan langsung membantu.

"Selama ini, setiap kali KPK ada permintaan kasus yang melibatkan Kemenlu perwakilan kita, selalu diberi approach kasus itu dilakukan," kata Marty di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka, Jakarta, Selasa (19/3/2013).

Meski begitu, khusus mengenai kasus Irjen Djoko, Marty belum mendapat informasi soal permintaan bantuan. Namun jika ada, Kemenlu pun akan siap memberikan bantuan.

"Kalau secara keseluruhan, setiap ada permasalahan permintaan kasus selalu kita berikan," tandasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(fjp/trq)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%