detikcom
Selasa, 19/03/2013 17:47 WIB

Pemerintah Buka 60 Ribu Lowongan CPNS Baru Juli 2013

Khairul Ikhwan - detikNews
Medan - Pemerintah akan membuka kembali lowongan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi tahun 2013 ini. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Azwar Abubakar menyebutkan kuota penerimaan CPNS tahun ini berjumlah 60 ribu orang.

"Tahun ini kita terima CPNS formasi baru sekitar 60 ribu orang," ucap Azwar Abubakar di sela-sela penandatanganan pencanganan zona integritas wilayah bebas korupsi bagi Provinsi Sumut di Hotel Hermes, Medan, Selasa (19/3/2013).

Abubakar didampingi Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho menjelaskan penerimaan CPNS tahun 2013 ini akan diumumkan kuotanya pada Juli mendatang.

"Juli nanti kuota penerimaan CPNS tahun 2013 ini sudah bisa diketahui. Jumlah ini sekitar 50 persen dari total jumlah PNS yang pensiun tahun ini, yang jumlahnya mencapai 120 ribu orang," ujar Abubakar.

Disebutkannya, penerimaan CPNS tahun 2013 akan difokuskan kepada kebutuhan lembaga atau departemen dengan mengedepankan azas kompetensi dan kelayakan. Dengan kata lain, lanjut Abubakar, penerimaan CPNS tahun 2013 ini akan disesuaikan dengan kebutuhan atau yang diperlukan saja.

"Pola seperti ini harus dilakukan karena jumlah PNS kita sudah banyak berlebih untuk satu lembaga atau departemen. Jadi prinsipnya, kita hanya menerima formasi CPNS yang paling dibutuhkan saja," katanya.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(rul/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%