Detik.com News
Detik.com
Senin, 18/03/2013 16:36 WIB

Landmark Decision MA: Pengelola Parkir Harus Ganti Kendaraan yang Hilang

Andi Saputra - detikNews
Landmark Decision MA: Pengelola Parkir Harus Ganti Kendaraan yang Hilang Gedung Mahkamah Agung (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) memilih 7 putusan penting (landmark decision) sepanjang 2012 lalu. Salah satunya soal putusan yang menghukum pengelola parkir harus mengganti kendaraan yang hilang.

"Berdasarkan yurisprudensi, hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengusaha parkir adalah Perjanjian Penitipan," demikian siaran pers MA yang diterima detikcom, Senin (18/3/2013).

"Jika dihubungkan dengan pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata maka Tergugat berkewajiban menanggung kehilangan sepeda motor Tergugat di tempat pengelolaan Tergugat sehingga dengan hilangnya sepeda motor milik Penggugat maka pihak Tergugat wajib bertanggungjawab," lanjut MA.

Penggugat tersebut adalah pemilih sepeda motor Honda Tiger, Sumito Y Viansyah sedangkan pengelola parkir yang dimaksud adalah PT Securindo Packtama Indonesia (Secure Parking). Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap lewat putusan kasasi No 2078/K/Pdt/2009 dengan majelis hakim Imron Anwari, Suwardi dan Prof Dr Hakim Nyak Pha.

"Isu kuncinya hubungan hukum antara pengelola perparkiran dengan pemilik kendaraan sebagai perjanjian penitipan, bukan sekedar sewa menyewa lahan parkir," lanjutnya.

Sumito kehilangan Tiger kesayangannya saat parkir di bilangan Fatmawati, Jakarta Selatan pada 2008 silam. Sumito protes ke petugas Secure Parking karena merasa tidak pernah menyuruh orang lain memindahkan motornya. Sebagai bukti, ia tunjukan kunci motor, STNK dan karcis parkir yang masih di genggaman.

Protes Sumito hanya ditanggapi Secure Parking dengan dibuatkannya Surat Tanda Bukti Lapor (STBL). Merasa tidak puas, Sumito membawa perkaranya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Saat itu, secure parking hanya bersedia mengganti kerugian sebesar Rp 7 juta. Sumito tidak terima.

Ia menganggap Secure Parking telah lalai dan harus mengganti seluruh kerugian. Karena tidak menemukan titik sepakat, perkara ini kemudian bergulir ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) hingga kasasi.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/van)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%