Senin, 18/03/2013 16:36 WIB

Landmark Decision MA: Pengelola Parkir Harus Ganti Kendaraan yang Hilang

Andi Saputra - detikNews
Gedung Mahkamah Agung (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) memilih 7 putusan penting (landmark decision) sepanjang 2012 lalu. Salah satunya soal putusan yang menghukum pengelola parkir harus mengganti kendaraan yang hilang.

"Berdasarkan yurisprudensi, hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengusaha parkir adalah Perjanjian Penitipan," demikian siaran pers MA yang diterima detikcom, Senin (18/3/2013).

"Jika dihubungkan dengan pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata maka Tergugat berkewajiban menanggung kehilangan sepeda motor Tergugat di tempat pengelolaan Tergugat sehingga dengan hilangnya sepeda motor milik Penggugat maka pihak Tergugat wajib bertanggungjawab," lanjut MA.

Penggugat tersebut adalah pemilih sepeda motor Honda Tiger, Sumito Y Viansyah sedangkan pengelola parkir yang dimaksud adalah PT Securindo Packtama Indonesia (Secure Parking). Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap lewat putusan kasasi No 2078/K/Pdt/2009 dengan majelis hakim Imron Anwari, Suwardi dan Prof Dr Hakim Nyak Pha.

"Isu kuncinya hubungan hukum antara pengelola perparkiran dengan pemilik kendaraan sebagai perjanjian penitipan, bukan sekedar sewa menyewa lahan parkir," lanjutnya.

Sumito kehilangan Tiger kesayangannya saat parkir di bilangan Fatmawati, Jakarta Selatan pada 2008 silam. Sumito protes ke petugas Secure Parking karena merasa tidak pernah menyuruh orang lain memindahkan motornya. Sebagai bukti, ia tunjukan kunci motor, STNK dan karcis parkir yang masih di genggaman.

Protes Sumito hanya ditanggapi Secure Parking dengan dibuatkannya Surat Tanda Bukti Lapor (STBL). Merasa tidak puas, Sumito membawa perkaranya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Saat itu, secure parking hanya bersedia mengganti kerugian sebesar Rp 7 juta. Sumito tidak terima.

Ia menganggap Secure Parking telah lalai dan harus mengganti seluruh kerugian. Karena tidak menemukan titik sepakat, perkara ini kemudian bergulir ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) hingga kasasi.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%