Dokter Keluarga Diusulkan 1 Per 3 Ribu Warga, Para Dokter Keberatan

Jakarta - Pemprov DKI akan mengadakan program dokter keluarga dimana 1 dokter akan mengawasi 3 ribu warga. Namun tampaknya para dokter itu keberatan dengan jumlah warga yang harus diawasi dan diusulkan 1 dokter mengawasi 2 ribu orang.

"Tapi beberap dokter mengatakan, 'Pak ini kan Indonesia Pak, dan baru mulai. Kalau baru mulai, kita mulai dari orang yang penyakitan. Kalau tiga ribu orang kebanyakan dong. Kecuali kalau sudah pada sehat'. Makanya ada usulan dua ribu saja. Karena asumsinya dua ribu banyak yang akan datang untuk yang sakit yang macam-macam," jelas Wagub DKI Basuki T Purnama (Ahok).

Ahok mengatakan hal itu di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2013).

Dokter keluarga ini akan dibayar dengan sistem kapitasi yakni Rp 7 ribu per orang per bulan. Satu dokter mendapat Rp 21 juta per bulan untuk menjaga agar 3000 warga supaya tidak sakit. Namun bila 1 dokter hanya mengawasi 2000 warga, nilai kapitasinya bisa jadi naik hingga Rp 10.000 per orang per bulan.

"Kalau mereka (warga) sakit, ya dokternya duitnya habis bayar asuransi saja," imbuh Ahok.

Nah, anggaran Rp 7 ribu per orang itu sudah termasuk premi Rp 23 ribu yang akan dibayarkan pada Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) pada awal 2014 nanti.

"Termasuk. 23 Ribu itu ada Rp 7 ribu untuk dokter keluarga. Cuma kita belum tahu kan, Jakarta ini cukup atau tidak 4,7 juta. Sistem asuransi kan makin besar makin bagus. Tapi kita harus coba, bahwa misalnya Rp 23 ribu tidak cukup misalnya. Kalau begitu kita akan ajukan ke DPRD di anggaran biaya tambahan, bisa kita ajukan. Setiap 6 bulan kta evaluasi," jelas dia.

Jumlah sasaran peserta dalam program ini adalah 4,7 juta jiwa yang terdiri dari 1,2 juta jiwa peserta Jamkesmas dan sisanya sebanyak 3,5 juta jiwa penduduk DKI Jakarta lainnya. Dengan perhitungan premi per member per mounth (PMPM) Rp23 ribu, sehingga total anggaran yang disediakan Pemprov DKI sebesar Rp 1,2 triliun.

Pemprov DKI akan bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) untuk menyediakan sumber daya dokter.

(nwk/van)