detikcom
Senin, 18/03/2013 13:20 WIB

MA Minta Rp 1,9 Triliun Untuk Kesejahteraan Pegawai Pengadilan

Rini Friastuti - detikNews
Gedung Mahkamah Agung (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) membenarkan adanya usulan permintaan anggaran sebanyak Rp 1,9 triliun. Anggaran tersebut untuk remunerasi pegawai pengadilan di seluruh Indonesia.

Hal ini dibenarkan Ketua MA Hatta Ali. Menurutnya, kesejahteraan pegawai pengadilan sangat diperlukan karena menunjang kinerja hakim. Angka Rp 1,9 triliun muncul di website resmi MA.

"Benar, ada anggaran untuk remunerasi para non hakim. Karena kami menganggap para non hakim juga memiliki kontribusi dalam pengadilan. Jadi pimpinan MA mengambil keputusan perlu ditingkatkan kesejahteraan mereka," ujar Hatta Ali kepada wartawan, Senin (18/3/2013).

Akan tetapi anggaran tersebut belum dapat dipastikan terealisasi karena saat ini masih belum disetujui oleh Kementerian Keuangan. "Tapi itu belum disetujui oleh Kementerian Keuangan," jelas Hatta.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur, dana tersebut dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan non hakim di seluruh Indonesia, akan tetapi belum terealisasi.

"Untuk meningkatkan kesejahteraan non hakim di Indonesia. Saya juga nggak tahu nominalnya berapa. Tapi belum ada realisasi dari Kemenkeu karena itu masih usulan," jelas Ridwan.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/asp)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%
MustRead close