detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Sabtu, 19/04/2014 08:56 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Senin, 18/03/2013 13:20 WIB

MA Minta Rp 1,9 Triliun Untuk Kesejahteraan Pegawai Pengadilan

Rini Friastuti - detikNews
Gedung Mahkamah Agung (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) membenarkan adanya usulan permintaan anggaran sebanyak Rp 1,9 triliun. Anggaran tersebut untuk remunerasi pegawai pengadilan di seluruh Indonesia.

Hal ini dibenarkan Ketua MA Hatta Ali. Menurutnya, kesejahteraan pegawai pengadilan sangat diperlukan karena menunjang kinerja hakim. Angka Rp 1,9 triliun muncul di website resmi MA.

"Benar, ada anggaran untuk remunerasi para non hakim. Karena kami menganggap para non hakim juga memiliki kontribusi dalam pengadilan. Jadi pimpinan MA mengambil keputusan perlu ditingkatkan kesejahteraan mereka," ujar Hatta Ali kepada wartawan, Senin (18/3/2013).

Akan tetapi anggaran tersebut belum dapat dipastikan terealisasi karena saat ini masih belum disetujui oleh Kementerian Keuangan. "Tapi itu belum disetujui oleh Kementerian Keuangan," jelas Hatta.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur, dana tersebut dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan non hakim di seluruh Indonesia, akan tetapi belum terealisasi.

"Untuk meningkatkan kesejahteraan non hakim di Indonesia. Saya juga nggak tahu nominalnya berapa. Tapi belum ada realisasi dari Kemenkeu karena itu masih usulan," jelas Ridwan.



Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(asp/asp)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%