Detik.com News
Detik.com
Senin, 18/03/2013 13:20 WIB

MA Minta Rp 1,9 Triliun Untuk Kesejahteraan Pegawai Pengadilan

Rini Friastuti - detikNews
MA Minta Rp 1,9 Triliun Untuk Kesejahteraan Pegawai Pengadilan Gedung Mahkamah Agung (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) membenarkan adanya usulan permintaan anggaran sebanyak Rp 1,9 triliun. Anggaran tersebut untuk remunerasi pegawai pengadilan di seluruh Indonesia.

Hal ini dibenarkan Ketua MA Hatta Ali. Menurutnya, kesejahteraan pegawai pengadilan sangat diperlukan karena menunjang kinerja hakim. Angka Rp 1,9 triliun muncul di website resmi MA.

"Benar, ada anggaran untuk remunerasi para non hakim. Karena kami menganggap para non hakim juga memiliki kontribusi dalam pengadilan. Jadi pimpinan MA mengambil keputusan perlu ditingkatkan kesejahteraan mereka," ujar Hatta Ali kepada wartawan, Senin (18/3/2013).

Akan tetapi anggaran tersebut belum dapat dipastikan terealisasi karena saat ini masih belum disetujui oleh Kementerian Keuangan. "Tapi itu belum disetujui oleh Kementerian Keuangan," jelas Hatta.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur, dana tersebut dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan non hakim di seluruh Indonesia, akan tetapi belum terealisasi.

"Untuk meningkatkan kesejahteraan non hakim di Indonesia. Saya juga nggak tahu nominalnya berapa. Tapi belum ada realisasi dari Kemenkeu karena itu masih usulan," jelas Ridwan.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/asp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%