5 Perbaikan KJS Versi Jokowi

Hari ke-154 Jokowi

5 Perbaikan KJS Versi Jokowi

- detikNews
Senin, 18 Mar 2013 12:26 WIB
Jakarta - Sistem Kartu Jakarta Sehat (KJS) masih melahirkan lubang-lubang kekurangan yang harus segera dibenahi. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada 5 perbaikan yang menjadi prioritas.

Jokowi mengatakan perbaikan pertama dengan membenahi sistem rujukan. Sistem rujukan akan dibuat menjadi 3 tahapan.

"Dari puskesmas rujukannya ke RSUD. RSUD masuk ke RS swasta. Kalau memang penuh dan jangan sampai puskesmas merujuk ke semuanya, seperti sakit panu, rujuk ke RS, tidak seperti itu. Jadi sistem rujukan akan kita perbaiki lagi. Artinya puskesmas ke RSUD, RSUD ke RS swasta. Artinya RS swasta ada di lapis ke tiga setelah RSUD," kata Jokowi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal ini disampaikan Jokowi saat berpidato di hadapan jajaran Dinas Kesehatan DKI dan seluruh direktur rumah sakit yang bekerjasama dengan Pemprov DKI di di ruang Balai Agung, Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2013).

Kedua, perbaikan audit medis dan audit rujukan. "Kita akan mengaudit rujukan ke RS, misalnya ada dari puskesmas dari sebuah wilayah, sakit panu saja dirujuk ke RS. Nanti puskesmas itu akan kita panggil. Artinya, pelarian pertama itu ada di puskesmas," ujar Jokowi.

Audit juga dilakukan di puskesmas yang pasiennya menumpuk. "Nanti audit rujukan segera akan kita kerjakan untuk pantau kesulitan RS dalam rangka efisiensi rujukan," kata dia.

Selanjutnya, kata Jokowi perbaikan pembayaran. Dinas Kesehatan yang akan menyiapkan aplikasi tagihan online.

"Target kita maksimal 12 hari. Kalau kertas ini kan bisa berminggu-minggu kalau ada kesalahan. Kalau online kan cepat. Ini sistemnya baru disiapkan. Sehingga nanti dari Dinkes dan Bank DKI transfernya cepat. Setuju semuanya dibayar di bawah 12 hari. Beda kalau kita nggak punya uang, hanya alasan aja. Nah ini uangnya ada, tapi ini akan cara cepat yang akan kita pakai," papar Jokowi.

Keempat perbaikan tambahan kamar kelas 3. "Saya juga minta RS swasta memberikan 70% kelas tiga dengan catatan RS itu akan diberikan insentif penambahan, belikan alat-alat kesehatan hingga menambah jumlah lantai gedung RS," imbuhnya.

Kelima, puskesmas sebagai gate pintu masuk rujukan. "Jadi tanpa rujukan puskesmas itu ditolak. Kecuali, situasi darurat kecelakaan, sakit parah. Ini beda. Barriernya hanya di rujukan. Kalau sistem rujukannya bagus, RS nggak akan kewalahan sepeti ini," ujar Sarjana Kehutanan UGM ini.



(aan/nwk)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads