detikcom
Minggu, 17/03/2013 04:55 WIB

Tidak Ada Kaitan Eksekusi Mati Gembong Narkotika Ganggu Penyelamatan TKI

Andri Haryanto - detikNews
Foto: dok Detikfoto
Jakarta - Juru Bicara Satgas (Tenaga Kerja Indonesia) TKI Humprey Djemat membantah pernyataan Koordinator Eksekutif Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Haris Azhar yang menyebut eksekusi mati terpidana kasus narkoba Adami Wilson mengganggu proses penyelamatan TKI di luar negeri.

"Tidak ada kaitannya sama sekali, karena tidak ada timbal balik atau resipokal dalam kaitan dengan kejahatan narkoba," kata Humprey saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (16/3/2013) malam.

Humprey berpendapat sebagian besar negara, narkoba merupakan musuh besar dan menjadi tanggung jawab bersama dalam upaya pemberantasannya.

"Termasuk memberikan hukuman seberat-beratnya, yaitu hukuman mati," paparnya.

Sedangkan mengenai penyelamatan TKI yang terancam hukuman mati berjalan sesuai dengan upaya yang bisa dilakukan.

"Jadi tidak ada kaitannya. Pendapat tentang eksekusi bandar narkoba menganggu upaya penyelamatan TKI itu tidak benar," tegasnya.

Sebelumnya, Haris Azhar menyatakan upaya eksekusi mati gembong narkoba Adami Wilson membuat posisi tawar Indonesia terhadap negara yang memvonis mati WNI menjadi rendah. Di satu sisi, Indonesia tengah mengkampanyekan penyelamatan warganya yang terkena hukuman mati di luar negeri sana.

Seperti diketahui, Adami Wilson merupakan warga negara Nigeria dieksekusi mati oleh regu penembak di Pulau Seribu pada Kamis, (14/3) malam. Adam ditangkap pada 2003 lalu karena kasus narkoba, pengadilan memvonisnya pada 2004 lalu. Dia sempat meringkuk di tahanan LP Tangerang dan kemudian di Nusa Kambangan.


(ahy/ndu)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%
MustRead close