Minggu, 17/03/2013 04:55 WIB

Tidak Ada Kaitan Eksekusi Mati Gembong Narkotika Ganggu Penyelamatan TKI

Andri Haryanto - detikNews
Foto: dok Detikfoto
Jakarta - Juru Bicara Satgas (Tenaga Kerja Indonesia) TKI Humprey Djemat membantah pernyataan Koordinator Eksekutif Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Haris Azhar yang menyebut eksekusi mati terpidana kasus narkoba Adami Wilson mengganggu proses penyelamatan TKI di luar negeri.

"Tidak ada kaitannya sama sekali, karena tidak ada timbal balik atau resipokal dalam kaitan dengan kejahatan narkoba," kata Humprey saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (16/3/2013) malam.

Humprey berpendapat sebagian besar negara, narkoba merupakan musuh besar dan menjadi tanggung jawab bersama dalam upaya pemberantasannya.

"Termasuk memberikan hukuman seberat-beratnya, yaitu hukuman mati," paparnya.

Sedangkan mengenai penyelamatan TKI yang terancam hukuman mati berjalan sesuai dengan upaya yang bisa dilakukan.

"Jadi tidak ada kaitannya. Pendapat tentang eksekusi bandar narkoba menganggu upaya penyelamatan TKI itu tidak benar," tegasnya.

Sebelumnya, Haris Azhar menyatakan upaya eksekusi mati gembong narkoba Adami Wilson membuat posisi tawar Indonesia terhadap negara yang memvonis mati WNI menjadi rendah. Di satu sisi, Indonesia tengah mengkampanyekan penyelamatan warganya yang terkena hukuman mati di luar negeri sana.

Seperti diketahui, Adami Wilson merupakan warga negara Nigeria dieksekusi mati oleh regu penembak di Pulau Seribu pada Kamis, (14/3) malam. Adam ditangkap pada 2003 lalu karena kasus narkoba, pengadilan memvonisnya pada 2004 lalu. Dia sempat meringkuk di tahanan LP Tangerang dan kemudian di Nusa Kambangan.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ahy/ndu)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
41%
Kontra
59%