detikcom
Minggu, 17/03/2013 04:55 WIB

Tidak Ada Kaitan Eksekusi Mati Gembong Narkotika Ganggu Penyelamatan TKI

Andri Haryanto - detikNews
Foto: dok Detikfoto
Jakarta - Juru Bicara Satgas (Tenaga Kerja Indonesia) TKI Humprey Djemat membantah pernyataan Koordinator Eksekutif Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Haris Azhar yang menyebut eksekusi mati terpidana kasus narkoba Adami Wilson mengganggu proses penyelamatan TKI di luar negeri.

"Tidak ada kaitannya sama sekali, karena tidak ada timbal balik atau resipokal dalam kaitan dengan kejahatan narkoba," kata Humprey saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (16/3/2013) malam.

Humprey berpendapat sebagian besar negara, narkoba merupakan musuh besar dan menjadi tanggung jawab bersama dalam upaya pemberantasannya.

"Termasuk memberikan hukuman seberat-beratnya, yaitu hukuman mati," paparnya.

Sedangkan mengenai penyelamatan TKI yang terancam hukuman mati berjalan sesuai dengan upaya yang bisa dilakukan.

"Jadi tidak ada kaitannya. Pendapat tentang eksekusi bandar narkoba menganggu upaya penyelamatan TKI itu tidak benar," tegasnya.

Sebelumnya, Haris Azhar menyatakan upaya eksekusi mati gembong narkoba Adami Wilson membuat posisi tawar Indonesia terhadap negara yang memvonis mati WNI menjadi rendah. Di satu sisi, Indonesia tengah mengkampanyekan penyelamatan warganya yang terkena hukuman mati di luar negeri sana.

Seperti diketahui, Adami Wilson merupakan warga negara Nigeria dieksekusi mati oleh regu penembak di Pulau Seribu pada Kamis, (14/3) malam. Adam ditangkap pada 2003 lalu karena kasus narkoba, pengadilan memvonisnya pada 2004 lalu. Dia sempat meringkuk di tahanan LP Tangerang dan kemudian di Nusa Kambangan.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ahy/ndu)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%