Bagi petinggi PD yang berminat maju KLB PD pada 30 Maret mendatang dilarang rangkap jabatan. Artinya kandidat yang kini duduk di posisi penting di eksekutif (menteri) maupun legislatif (DPR) harus siap-siap mundur dari jabatannya.
"Tidak boleh rangkap jabatan," kata Ketua DPP PD Sutan Bhatoegana saat berbincang, Rabu (13/3/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya itu, ketua umum PD yang terpilih di KLB tak boleh nyapres di Pilpres 2014. Artinya menduduki kursi PD-1 tak mengantar sang jagoan baru ke Pilpres. Apa untungnya jadi ketua umum PD?
"Tidak boleh nyapres karena tugasnya pemenangan Pemilu saja," kata anggota Majelis Tinggi PD, Syarief Hasan, saat dikonfirmasi terpisah.
Ketua umum PD yang baru akan memimpin konsolidasi sampai kongres digelar tahun 2015 mendatang. Tugas pertama ketua umum PD yang baru adalah meneken usulan Daftar Caleg Sementara (DCS) ke KPU. Selama menjabat tak sampai 2 tahun ke depan, ketua umum baru PD juga harus memulihkan popularitas yang saat ini tinggal 8 persen.
KLB semakin berat bagi para calon ketua umum PD, karena Majelis Tinggi PD mengisyaratkan akan memilih calon yang diterima semua kubu. Santer beredar kabar Ketua Majelis Tinggi PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengantongi satu nama calon ketua umum PD untuk disajikan di KLB bersama calon lain.
Adalah Direktur Eksekutif DPP PD Toto Riyanto yang disebut-sebut bakal ditunjuk menjadi ketua umum PD yang baru. Nyatanya, baru saja nama Toto muncul, langsung menuai banyak penolakan. Sejumlah elite PD kebakaran jenggot dan mempermasalahkan posisi Toto yang hanya administratif kemudian bisa menjadi ketua umum PD berikutnya.
Namun jika syaratnya memang seberat itu, siapa yang berani maju di KLB dan ambil resiko terberat menjadi ketua umum PD namun harus meninggalkan jabatannya di legislatif/eksekutif, dan dilarang nyapres? Bukan tidak mungkin, KLB sebenarnya sudah selesai sebelum dimulai, SBY sudah tahu akan mempercayakan kepada siapa tampuk kepemimpinan PD menghadapi Pemilu 2014.
(van/try)