Rabu, 13/03/2013 13:26 WIB

Polres Jakarta Barat Bentuk Tim Khusus Tangani Kasus Hercules

Septiana Ledysia - detikNews
Jakarta - Polres Jakarta Barat telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus pemerasan dan premanisme di wilayah Jakarta Barat yang dilakukan kelompok Hercules Rosario Marshal. Tim khusus ini dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, AKBP Hengki Haryadi.

"Kita sudah buat tim khusus untuk tangani kasus premanisme yang dilakukan oleh kelompok Hercules dan dipimpin oleh Kasat Reskrim," ujar Hengki kepada detikcom, Rabu (13/3/2013).

Hengki mengatakan, tim ini bentuk untuk bisa menuntaskan dan memberantas kasus premanisme di Jakarta Barat. Dan khusus untuk kasus Hercules, Polres Jakbar sudah memiliki bukti yang kuat menahan Ketua Umum DPP Gerakan Indonesia Baru (GRIB) dan anak buahnya.

"Hal ini dilakukan karena Polres sudah memiliki bukti cukup mengenai beberapa pemerasan yang dilakukan Hercules terhadap para pengusaha di wilayah Jakbar sampai miliaran rupiah," ujar Hengki.

Polres Jakbar dibantu oleh Resmob Polda berhasil menangkap Hercules dan kawanannya pada Jumat (8/3) lalu. Hercules dan 50 kawanannya dibekuk di perumahan Kebon Jeruk Indah (KJI) II, Kembangan, Jakarta Barat karena melakukan tindak premanisme di wilayah tersebut.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(spt/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
83%
Kontra
17%