detikcom
Rabu, 13/03/2013 13:26 WIB

Polres Jakarta Barat Bentuk Tim Khusus Tangani Kasus Hercules

Septiana Ledysia - detikNews
Jakarta - Polres Jakarta Barat telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus pemerasan dan premanisme di wilayah Jakarta Barat yang dilakukan kelompok Hercules Rosario Marshal. Tim khusus ini dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, AKBP Hengki Haryadi.

"Kita sudah buat tim khusus untuk tangani kasus premanisme yang dilakukan oleh kelompok Hercules dan dipimpin oleh Kasat Reskrim," ujar Hengki kepada detikcom, Rabu (13/3/2013).

Hengki mengatakan, tim ini bentuk untuk bisa menuntaskan dan memberantas kasus premanisme di Jakarta Barat. Dan khusus untuk kasus Hercules, Polres Jakbar sudah memiliki bukti yang kuat menahan Ketua Umum DPP Gerakan Indonesia Baru (GRIB) dan anak buahnya.

"Hal ini dilakukan karena Polres sudah memiliki bukti cukup mengenai beberapa pemerasan yang dilakukan Hercules terhadap para pengusaha di wilayah Jakbar sampai miliaran rupiah," ujar Hengki.

Polres Jakbar dibantu oleh Resmob Polda berhasil menangkap Hercules dan kawanannya pada Jumat (8/3) lalu. Hercules dan 50 kawanannya dibekuk di perumahan Kebon Jeruk Indah (KJI) II, Kembangan, Jakarta Barat karena melakukan tindak premanisme di wilayah tersebut.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(spt/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%