Pria kelahiran Surakarta 21 Juni 1961 ini berpendapat membeludaknya pasien-pasien di rumah sakit maupun puskesmas merupakan konsekuensi dari program KJS. Pasien-pasien kelas bawah yang dahulu sakit hanya dirawat di rumah kini bisa mendapat layanan pengobatan gratis dari KJS.
Saat diterapkan di lapangan, kartu sakti andalannya itu masih terbentur kendala yang berkutat pada ketidaksiapan rumah sakit dan puskesmas menampung tingginya jumlah pasien.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Paksa RS
|
"Ini semua baru dirumuskan. Paksa," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2013).
Menurut dia, sanksinya masih dirumuskan. "Kalau nggak dipaksa, ada yang menghindar-hindar. Padahal rakyat membutuhkan ruang, membutuhkan pelayanan. Membutuhkan pengobatan kalau nggak dipaksa ya gini-gini terus," ujar dia.
Ancaman yang dimaksud Jokowi adalah melalui izin. Jika rumah sakit meminta tambahan ruangan, Pemprov DKI Jakarta tidak akan mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
"Kami, pemerintah punya power. Power itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat," ucapnya.
Namun demikian Jokowi mengatakan, masyarakat harus membudayakan gaya hidup sehat. Lingkungan yang sehat sangat menunjang kesehatan warga.
2. Puskesmas 24 Jam
|
"Hanya memang sistem rujukan yang perlu diperbaiki. Jangan sakit masuk angin langsung dirujuk ke RS, sakit panu dirujuk, sakit korengan juga. Yang cukup ditangani di puskesmas, ya di puskesmas. Tetapi memang masyarakat kan pengennya kan juga masuk RS. Sehingga tidak pakai rujukan, ke sananya malam hari. Ditanya RS, kok nggak pakai rujukan? Malam hari kan puskesmas tutup. Nah, ini yang mau kita siapin sistem lagi," kata Jokowi, Jumat (8/3/2013).
Jokowi meyakini lama kelamaan jumlah pasien pengguna KJS akan mengalami penurunan seiring dengan peningkatan kondisi kesehatan masyarakat.
3. Paksa RS Dukung 119
|
Melalui pelayanan 119, calon pasien akan mendapatkan informasi rumah sakit terdekat yang mampu menangani penyakit yang diderita pasien, termasuk ambulans.
"Ini juga masih barang baru, masih banyak perbaikan. Masih banyak rumah sakit yang belum bergabung. Info yang diterima rumah sakit dari 119 kan belum penuh dari sekian ratus rumah sakit kan baru itu-itu saja," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2013).
Sosialisasi masih kurang, Pak? "Bukan kita harus paksa. Biar semua masuk ke 119," jawab Jokowi.
4. Paksa Tambah Kamar & NICU
|
Salah satunya, kamar-kamar di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Kamar-kamar kelas 3 di rumah sakit pemerintah itu bakal ditambah menyusul peristiwa meninggalnya bayi Dera Nur Anggraini lantaran rumah sakit kekurangan ruangan.
Jokowi mengaku sudah memerintahkan penambahan kamar kepada jajaran pejabat di RSUD Tarakan tersebut.
"Kemarin saya tanya, saya beri target seminggu. Enggak Pak, kata mereka enggak seminggu, 2 hari selesai. Dari kira-kira 45 kamar menjadi 67 kamar," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2013).
Menurut dia, kebijakan itu diterapkan kepada seluruh rumah sakit di bawah Pemprov DKI Jakarta. Penambahan kamar diperkirakan rampung dalam tempo sebulan. Sedangkan penambahan ruang perawatan intensif ICU dan NICU butuh waktu setahun.
"Kita bikin kebijakan seluruh RS yang punya kita, seluruh 75 persen yang kelas 2 dijadikan kelas 3. 75 Persen tapi mungkin baru saya undang nanti sore. Sambil kita membangun tambahan kamar, tambahan ICU, tambahan NICU," ujar dia.
Jokowi berpendapat tidak ada pertimbangan untung dan rugi dengan penambahan kamar ini. "Yang paling penting, pelayanan karena kan kita subsidi. Kok masih urusan untung dan rugi," kata suami Iriana ini.
Menurut Jokowi, harus mendapat priorotas adalah penambahan fasilitas NICU (Neonatal Intensive Care Unit), ICU dan ICCU di lebih banyak rumah sakit.
"Sehingga paling penting menurut saya, bangun sesegera mungkin tambahan kamar, ICU, ICCU dan NICU itu," kata Jokowi.
Halaman 2 dari 5
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini