detikcom

Rabu, 13/03/2013 06:27 WIB

Utang ke 6.480 Investor, PT QSAR Digugat Pailit ke Pengadilan Niaga

Rini Friastuti - detikNews
Jakarta - PT Qurnia Subur Alam Raya (QSAR), perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis tidak dapat membayar utang sebanyak Rp 476 miliar kepada 6.480 orang investor. PT QSAR pun dilaporkan pailit ke Pengadilan Niaga oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak, Jawa Barat.

Kejaksaan melaporkan perusahaan bernama PT QSAR ini karena kebingungan membagi barang bukti yang dijadikan ganti rugi kepada para investor secara adil dan berimbang.

"Langkah pailit yang diajukan Kejari Cibadak berdasarkan pasal 2 ayat 2 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan Peraturan Jaksa Agung RI No. 040/A/JA/12/2010 tentang tugas dan wewenang jaksa pengacara negara (JPN). Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga demi kepentingan umum," ujar Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Cibadak, Sekti Anggraini dalam salinan permohonan pailit yang diterima detikcom, Rabu (13/3/2013).

Ramly Arabi merupakan aktor utama dibalik PT QSAR. Di atas sebuah lahan di daerah Suka Jembar Kec Takokak Kab Cianjur, Ramly merintis usaha tani dengan modal awal Rp 36 juta. Pada 16 April 1998, Ramly pindah lokasi ke Kampung Situgunung Desa Kadudampit Cisaat Kab Sukabumi dengan area pertanian seluas 5 hektare. Di daerah itulah Ramly menamakan usahanya dengan Usaha Tani Alam Raya yang dua tahun kemudian menjadi sebuah Perseroan Terbatas (PT) Qurnia Subur Alam Raya dengan Ramly menjadi pemegang 90 % saham mayoritas dan diangkat menjadi direktur utama.

PT QSAR bergerak di bidang agribisnis dan cara kerja PT QSAR adalah menarik dana dari masyarakat selaku investor melalui proposal kerja sama di bidang Agribisnis. "Pada awalnya keuntungan para investor dibayarkan sesuai perjanjian, akan tetapi mulai Januari 2002 PT QSAR sudah mulai tidak mampu lagi membayar keuntungan sesuai yang dijanjikan bahkan modalnya pun tidak dapat dibayarkan, sehingga Ramly sebagai pemegang saham utama dilaporkan ke pihak berwajib," jelas Sekti.

Sehingga Pada 17 Desember 2003 Pengadilan Negeri Cibadak yang kemudian dikuatkan dengan Pengadilan Tinggi Bandung No 247/Pid/2003/PT.Bdg menjerat Ramly dengan Pasal 378 dan 372 KUHP dan dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp 10 miliar.

Putusan tersebut menyatakan agar barang bukti di persidangan harus diserahkan kepada para investor setelah dijual lelang dengan harga yang layak. Barang bukti tersebut berupa 65 unit kendaraan di Cibadak, 15 unit kendaraan di Makasar, dan 6 unit kendaraan yang ada di Bengkulu. Selain itu ada 7 unit sepeda motor, 12 unit otobus, serta tanah dan bangunan di 99 lokasi.

Setelah dilakukan pelelangan sebelum sidang, Kejaksaan hanya berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp1.304.732.086 (Rp 1,3 miliar) serta barang bukti uang tunai sebesar Rp 25 juta. Hasil penjualan ini menurut pengadilan harus dibagi secara adil dan berimbang. Kebingungan, akhirnya Kejari Cibadak mengajukan gugatan pailit ke PN Niaga Jakpus.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%