Calon Kepala Daerah Janjikan Berobat Gratis Tak Sesuai APBD, RS Jadi Korban

Jakarta - Ini kritikan Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi pada para calon kepala daerah yang suka memberikan janji-janji pengobatan gratis namun tak melihat kemampuan APBD. Rumah sakit akhirnya harus menjadi korban utang.

"Di beberapa kabupaten, termasuk di Jakarta, saat itu calon-calon kepala daerah selalu menjanjikan pengobatan gratis untuk semua masyarakat. Padahal pada perjalanannya, APBD tidak cukup. Sehingga pemerintah daerah mempunyai utang kepada rumah sakit," ujar Menkes Nafsiah Mboi.

Hal itu disampaikan Nafsiah usai penekenan nota kesepahaman tata kelola kemitraan sehat antara Kemenkes dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) di Kementerian PDT, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2013).

Masih mengenai pemerintah daerah, utamanya di kabupaten pemekaran. Nafsiah menilai pemerintah kabupaten pemekaran masih berfokus pada pembangunan infrastruktur pemerintahan sehingga bidang kesehatan belum menjadi prioritas.

"Banyak daerah tertinggal adalah daerah pemekaran. Sehingga fokus bupati hanya pada pembangunan infrastruktur pemerintahan saja. Banyak bupati yang menghendaki dibangunnya rumah sakit besar di daerahnya akan tetapi itu tidak berbanding lurus dengan kemampuan APBD," ujar Nafsiah.

Untuk kabupaten tertinggal ini, Kemenkes bersedia membantu membangun RS, namun bukan RS besar.

"Kemenkes memutuskan untuk daerah-daerah terpencil akan dibuatkan rumah sakit pratama atau rumah sakit kecil. Setelah itu, Kemenkes akan membuat sistem interkonektiviti ke semua rumah sakit tersebut sehingga aliran informasi dapat berjalan lancar," jelasnya.

Kemenkes untuk tahun 2013 ini, APBN 2013 mengamanatkan untuk fokus membangun bidang kesehatan di 45 daerah tertinggal.

Sementara Menteri PDT Helmy Faishal Zaini, mengatakan saat ini ada 113 kabupaten tertinggal. Di kawasan itu masih sangat diperlukan tenaga-tenaga medis.

"Yang perlu kita pastikan ketersediaan dokter di daerah tertinggal. Prioritas penempatan dokter dan bidan akan dilakukan di pulau-pulau terluar," jelas Helmy.

(nwk/nrl)