12 Kementerian & Lembaga Tindak Lanjuti Kajian KPK Soal Hutan

Jakarta - Pada tahun 2010, KPK melakukan kajian terhadap sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan di Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan. Tiga tahun berselang, kajian tersebut ditindaklanjuti oleh 12 kementerian dan lembaga dengan penandatanganan rencana aksi percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia yang akan dilakukan di Istana Negara hari ini.

Kementerian dan lembaga yang akan menandatangani rencana aksi tersebut adalah Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Informasi Geospasial (BIG), BAPPENAS, Kementerian Hukum dan HAM, dan Komnas HAM.

"Nota kesepakatan ini ditandatangani di Istana Negara disaksikan Presiden RI bersama dengan Ketua UKP4 dan Ketua KPK," kata Jubir KPK Johan Budi dalam pernyataanya, Senin (11/3/2013).

Acara penandatanganan rencana aksi ini dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB. Johan mengatakan, rencana aksi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama semua pihak untuk mendorong percepatan pembangunan nasional dan pencegahan korupsi. Lebih khusus, rencana aksi ini ditujukan untuk memperkuat kerja sama semua pihak dalam pelaksanaan tugas dan monitoring untuk percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia.

Tiga agenda utama pengukuhan kawasan hutan di Indonesia yaitu: a) harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, b) penyelarasan teknis dan prosedur, c) resolusi konflik didasari prinsip keadilan, penghormatan HAM sesuai perundang-undangan.

KPK menilai persoalan kawasan hutan tidak hanya menyangkut Kementerian Kehutanan semata. Ada permasalahan-permasalahan mendasar terkait perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan yang penyelesaiannya bersifat terintegrasi dan perlu mendapat dukungan dan sinergi dari seluruh elemen Kementerian/Lembaga.

(fjr/rmd)