Sabtu, 09/03/2013 14:36 WIB

Ketua DPP Demokrat: Gagal Pimpin Partai, Anas Minta Maaflah ke SBY

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum diminta untuk meminta maaf kepada Susilo Bambang Yudhoyono dan seluruh kader partai. Anas harus mengakui kegagalannya dalam memimpin partai.

Hal ini disampaikan Ketua DPP bidang Polhukam DPP Partai Demokrat, Letjen (Purn) Cornel Simbolon dalam jumpa pers di Resto Penang Distro, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2013).

"Saya sarankan, minta maaflah kepada SBY dimana dalam kepemimpinannya selama ini kurang berhasil. Kan selama ini hubungan seperti ayah dan anak harus terpelihara dengan bagus. Kedua, minta maaf kepada kader-kader Demokrat. Selama kepemimpinan saya (Anas), elektabilitas Demokrat menurun," beber Cornel.

Cornel juga berharap Anas bisa fokus menghadapi persoalan hukum di KPK. Ia memberi saran supaya Anas tidak justru menarik simpati dengan mengalihkan ke persoalan di luar kasus Hambalang.

"Hadapilah dengan fokus maslah itu dengan menunjukan apa yang mau dipertahankan nilai-nilai kejujuran dan kesabaran," tegasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mok/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
79%
Kontra
21%