detikcom
Sabtu, 09/03/2013 09:21 WIB

Rancangan KUHAP Kurangi Kewenangan MA Tidak Tepat

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Hakim agung Gayus Lumbuun (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Rancangan KUHAP versi pemerintah yang mengurangi kewenangan Mahkamah Agung (MA) dinilai tidak tepat. Dalam rancangan itu, MA dilarang menjatuhkan lamanya vonis lebih lama daripada vonis yang dijatuhkan pengadilan banding.

"Ini tidak tepat, MA sebagai puncak peradilan boleh menambah atau mengurangi lamanya hukuman. Tidak terikat vonis yang dijatuhkan di bawahnya," kata hakim agung Prof Gayus Lumbuun saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (9/3/2013).

Kewenangan MA tersebut yaitu dalam vonis kasasi dan peninjauan kembali (PK). Kasasi adalah koreksi tertinggi atas penerapan hukum lembaga peradilan di bawahnya sedangkan PK mengoreksi putusan lembaga di bawahnya.

"Jika apa yang dirumuskan di RUU KUHAP, maka akan menghilangkan kewenangan di atas," ujar Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Krisna Dwipayana.

Menurut mantan anggota DPR ini, yang harus dipikirkan dalam Rancangan KUHAP adalah mengurangi perkara yang bisa dikasasi atau PK. Sebab penumpukan perkara di MA saat ini masih menjadi masalah krusial. Gayus mencontohkan perkara perdata dengan jumlah kerugian kecil atau perceraian pembagian harta gono gini masih banyak yang masuk MA.

"Solusinya adalah mengurangi jenis perkara yang boleh di kasasi/PK, bukan kewenangannya yang dikurangi," tuntas Gayus.

Seperti diketahui, Pasal 250 ayat 3 Rancangan KUHAP berbunyi Putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai pemidanaan tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/ahy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
57%
Kontra
43%