detikcom
Sabtu, 09/03/2013 09:21 WIB

Rancangan KUHAP Kurangi Kewenangan MA Tidak Tepat

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Hakim agung Gayus Lumbuun (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Rancangan KUHAP versi pemerintah yang mengurangi kewenangan Mahkamah Agung (MA) dinilai tidak tepat. Dalam rancangan itu, MA dilarang menjatuhkan lamanya vonis lebih lama daripada vonis yang dijatuhkan pengadilan banding.

"Ini tidak tepat, MA sebagai puncak peradilan boleh menambah atau mengurangi lamanya hukuman. Tidak terikat vonis yang dijatuhkan di bawahnya," kata hakim agung Prof Gayus Lumbuun saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (9/3/2013).

Kewenangan MA tersebut yaitu dalam vonis kasasi dan peninjauan kembali (PK). Kasasi adalah koreksi tertinggi atas penerapan hukum lembaga peradilan di bawahnya sedangkan PK mengoreksi putusan lembaga di bawahnya.

"Jika apa yang dirumuskan di RUU KUHAP, maka akan menghilangkan kewenangan di atas," ujar Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Krisna Dwipayana.

Menurut mantan anggota DPR ini, yang harus dipikirkan dalam Rancangan KUHAP adalah mengurangi perkara yang bisa dikasasi atau PK. Sebab penumpukan perkara di MA saat ini masih menjadi masalah krusial. Gayus mencontohkan perkara perdata dengan jumlah kerugian kecil atau perceraian pembagian harta gono gini masih banyak yang masuk MA.

"Solusinya adalah mengurangi jenis perkara yang boleh di kasasi/PK, bukan kewenangannya yang dikurangi," tuntas Gayus.

Seperti diketahui, Pasal 250 ayat 3 Rancangan KUHAP berbunyi Putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai pemidanaan tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/ahy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
65%
Kontra
35%