Sabtu, 09/03/2013 09:21 WIB

Rancangan KUHAP Kurangi Kewenangan MA Tidak Tepat

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Hakim agung Gayus Lumbuun (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Rancangan KUHAP versi pemerintah yang mengurangi kewenangan Mahkamah Agung (MA) dinilai tidak tepat. Dalam rancangan itu, MA dilarang menjatuhkan lamanya vonis lebih lama daripada vonis yang dijatuhkan pengadilan banding.

"Ini tidak tepat, MA sebagai puncak peradilan boleh menambah atau mengurangi lamanya hukuman. Tidak terikat vonis yang dijatuhkan di bawahnya," kata hakim agung Prof Gayus Lumbuun saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (9/3/2013).

Kewenangan MA tersebut yaitu dalam vonis kasasi dan peninjauan kembali (PK). Kasasi adalah koreksi tertinggi atas penerapan hukum lembaga peradilan di bawahnya sedangkan PK mengoreksi putusan lembaga di bawahnya.

"Jika apa yang dirumuskan di RUU KUHAP, maka akan menghilangkan kewenangan di atas," ujar Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Krisna Dwipayana.

Menurut mantan anggota DPR ini, yang harus dipikirkan dalam Rancangan KUHAP adalah mengurangi perkara yang bisa dikasasi atau PK. Sebab penumpukan perkara di MA saat ini masih menjadi masalah krusial. Gayus mencontohkan perkara perdata dengan jumlah kerugian kecil atau perceraian pembagian harta gono gini masih banyak yang masuk MA.

"Solusinya adalah mengurangi jenis perkara yang boleh di kasasi/PK, bukan kewenangannya yang dikurangi," tuntas Gayus.

Seperti diketahui, Pasal 250 ayat 3 Rancangan KUHAP berbunyi Putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai pemidanaan tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi.Next

Halaman 1 2

Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(asp/ahy)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%