Wakil Ketua DPR: Pembakaran Mapolres OKU, Polri Harus Introspeksi

Wakil Ketua DPR: Pembakaran Mapolres OKU, Polri Harus Introspeksi

- detikNews
Jumat, 08 Mar 2013 10:53 WIB
Pramono Anung
Jakarta - Penyerangan puluhan prajurit TNI ke Polres OKU Sumsel, mendapat sorotan soal perilaku TNI yang terkesan bertindak tanpa hukum. Namun, menurut wakil ketua DPR Pramono Anung, dalam sisi yang lain, Polri juga perlu melakukan introspeksi.

"Terhadap penyerangan yang terjadi, Mabes TNI harus memberi hukuman seberat-beratnya kepada anggota yang melakukan tindak kekerasan. Tapi dalam beberapa hal Polri juga harus introspeksi," kata wakil ketua DPR Pramono Anung di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/3/2013).

Menurutnya, beberapa kasus yang menimpa Polri terutama kasus korupsi pejabat Polri, menjadi sorotan publik dan itu salah satu catatan agar Polri introspeksi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apa yang dipertontonkan Polri ke publik seperti kasus simulator apalagi dilakukan oleh jenderal bintang dua dan istrinya yang banyak, itu yang mungkin membuat orang tidak sabar, marah, dan menunjukkan perilaku yang anti demokrasi," jelas politisi PDIP itu.

Namun, selain hal itu, Pram melihat masalah lain yang menjadi penyebab bisa jadi karena ada ketimpangan antara TNI dan Polri, terutama di daerah.

"Kita negara demokrasi, saya melihat dalam konteks besar TNI sudah menata diri dengan baik, tapi proses kecemburuan itu ada dan gesekan di lapangan itu biasanya dari hal kecil," ucapnya.

"Kalau kita lihat di daerah memang ada ketimpangan seperti komandan Kodim dan Kapolres sekarang ketimpangan itu terasa, sehingga harus ada penghargaan yang sama," lanjut Pram.

Sementara saat ditanya apakah bedanya besar anggaran turut menjadi pemicu, Pram menilai dari sisi anggaran sama saja.

"Anggaran TNI juga besar, persoalannya bukan pada anggaran tapi perilaku tindak tanduk dan proses penyelesaian di masyrakat yang kadang menjadi pemicu," jawab Pram.

(iqb/nrl)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads