detikcom
Jumat, 08/03/2013 06:09 WIB

Laporan dari Budapest

Konflik Sabah, SBY Instruksikan Menlu Marty Lindungi WNI

Mega Putra Ratya - detikNews
Budapest - Pemerintah Indonesia prihatin dengan konflik di Sabah antara pemerintah Malaysia dengan tentara Kesultanan Sulu yang merupakan warga Filipina Selatan. Presiden SBY menginstruksikan kepada Menlu Negeri Marty Natalegawa untuk segera melindungi WNI di Sabah.

“Memang ini adalah sesuatu yang sensitif, tetapi tidak boleh kita juga tidak mengambil sikap,” ujar SBY di Hotel Four Season, Budapest,
Hungaria, Kamis (7/3/2013).

SBY berharap konflik Sabah bisa dapat terselesaikan dengan baik. SBY menyeru kepada pemerintah Malaysia dan pemerintah Filipina agar bisa menjalankan komunikasi yang baik.

“Saya juga menyeru penyelesaian gangguan keamanan di Sabah oleh Malaysia juga dapat diselesaikan dengan baik. dan berharap chairman Asean, dalam hal ini Brunei Darussalam, dapat mengambil langkah-langkah pro-aktif. Indonesia sangat siap untuk diajak membicarakan masalah ini, baik pada tingkat menteri maupun pada tingkat saya, karena bagaimanapun lebih cepat kita atasi tentu lebih
baik,” harapnya.

Pemerintah Indonesia tidak bermaksud untuk mencampuri urusan dalam negeri Malaysia.

"Malaysia adalah negara yang berdaulat, namun Malaysia juga harus ingat bahwa urusan seperti ini kalau tidak arif menyelesaikannya akan menimbulkan komplikasi masalah yang sama-sama tidak kita inginkan,” imbuhnya.

(mpr/rvk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
65%
Kontra
35%