detikcom
Kamis, 07/03/2013 00:06 WIB

Seleksi Administrasi, Timsel KPU Banten Gugurkan 16 Pendaftar

Yasser Ali Harakan - detikNews
Jakarta - Tim seleksi calon anggota KPU Provinsi Banten, menyelesaikan seleksi tahap pertama yakni penelitian administrasi. 16 pendaftar dinyatakan gugur dalam seleksi ini.

Ketua Timsel KPU Banten, Endang Sulastri menjelaskan, penelitian administrasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan berkas. "Selanjutnya dilakukan kualifikasi penilaian terhadap pendidikan, pengalaman, pemahaman, dan pengetahuan mengenai Pemilu juga KPU," kata Endang di Kantor Sekretariat Timsel KPU Banten di Kompleks Pasar Modern Blok C Nomor 8, Cilegon KM 3, Serang, Rabu (6/3/2013).

Dari 81 pendaftar, 8 orang di antaranya dinyatakan gugur pada tahap pertama. Pada tahap kualifikasi penilaian, 8 pendaftar juga tidak lolos. "Sehingga yang lolos ke tahap selanjutnya berjumlah 65 orang," terang Endang.

Dia menegaskan komitmen independensi Timsel anggota KPU. Menurutnya, kegagalan mantan Bupati Lebak, M. Yas'a Mulyadi karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur.

"Kami berjalan menurut UU dan peraturan KPU. Di aturan hukum juga mengatur bahwa calon anggota KPU Provinsi harus penduduk setempat dibuktikan dengan KTP. Sementara mantan bupati Lebak itu kan KTP-nya Jabar di Depok jadi otomatis gugur," jelasnya.

"Kami semaksimal mungkin untuk menjaga independensi kerja timsel. Semua anggota timsel bekerja sesuai aturan hukum. Maka dari itu, timsel juga mulai hari ini sudah membuka partisipasi publik untuk memberikan pendapat mengenai calon anggota KPU yang lolos ke tahap tes tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi," tegas Endang.

Selanjutnya ke-65 orang yang lolos penelitian administrasi tersebut akan mengikuti tes tertulis pada 14 Maret, tes kesehatan tanggal 15-19 Maret, dan tes psikologi pada 20-30 Maret.




Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(fdn/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
57%
Kontra
43%