Detik.com News
Detik.com
Rabu, 06/03/2013 09:05 WIB

Rekomendasi Syariah Perusahaan Investasi Emas GTIS Terancam Dicabut

Indra Subagja - detikNews
Rekomendasi Syariah Perusahaan Investasi Emas GTIS Terancam Dicabut ilustrasi
Jakarta - Rekomendasi syariah Golden Trader Indonesia Syariah (GTIS) terancam dicabut. Dewan Syariah Nasional (BSN) tengah membahas pencabutan rekomendasi itu. Langkah itu dilakukan menyusul gonjang ganjing di masyarakat, di mana GTIS dikabarkan mandeg dalam setoran ke masyarakat.

"Hari ini kita bahas," kata Wakil Sekretaris Dewan Syariah Nasional MUI Maulana Hasanudin saat dikonfirmasi, Rabu (6/3/2013).

Maulana menjelaskan, rekomendasi diberikan pada Agustus 2011. Saat itu GTIS datang meminta dibimbing. Dewan Syariah yang berada di bawah MUI ini kemudian melakukan pemeriksaan sistem investasi GTIS.

"Ada mekanisme yang harus dijalankan sesuai syariah, dan mereka siap. Jadi saat terima uang, barang harus diberikan. Bukan hanya bukti kepemilikan emas," imbuhnya.

Maulana menuturkan, dirinya sama sekali tidak tahu soal kerjasama GTIS dan MUI. Dewan Syariah hanya sebatas memberikan rekomendasi.

"Kalau ada launcing, ada kerjasama atau ada keuntungan ke MUI saya tidak tahu," imbuhnya.

Pastinya, lanjut Maulana, soal rekomendasi syariah bukan izin operasi. Pihaknya juga sudah mengingatkan GTIS melengkapi izin dari lembaga terkait.

"Kita minta izin sesuai badan usaha dilengkapi, apakah izin investasi atau apa. Kita sudah minta," terangnya.

Pihak GTIS pada Selasa (5/3) menggelar jumpa pers. Mereka menunjuk Aziddin sebagai direktur yang baru, menggantikan Taufiq Michael Ong warga Malaysia yang tidak diketahui keberadaannya. Investasi emas dengan imbalan keuntungan melimpah di GTIS ini memang tengah diterpa isu miring. Dana keuntungan investor triliunan rupiah tak lancar.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ndr/fjr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%