detikcom

Rabu, 06/03/2013 09:05 WIB

Rekomendasi Syariah Perusahaan Investasi Emas GTIS Terancam Dicabut

Indra Subagja - detikNews
ilustrasi
Jakarta - Rekomendasi syariah Golden Trader Indonesia Syariah (GTIS) terancam dicabut. Dewan Syariah Nasional (BSN) tengah membahas pencabutan rekomendasi itu. Langkah itu dilakukan menyusul gonjang ganjing di masyarakat, di mana GTIS dikabarkan mandeg dalam setoran ke masyarakat.

"Hari ini kita bahas," kata Wakil Sekretaris Dewan Syariah Nasional MUI Maulana Hasanudin saat dikonfirmasi, Rabu (6/3/2013).

Maulana menjelaskan, rekomendasi diberikan pada Agustus 2011. Saat itu GTIS datang meminta dibimbing. Dewan Syariah yang berada di bawah MUI ini kemudian melakukan pemeriksaan sistem investasi GTIS.

"Ada mekanisme yang harus dijalankan sesuai syariah, dan mereka siap. Jadi saat terima uang, barang harus diberikan. Bukan hanya bukti kepemilikan emas," imbuhnya.

Maulana menuturkan, dirinya sama sekali tidak tahu soal kerjasama GTIS dan MUI. Dewan Syariah hanya sebatas memberikan rekomendasi.

"Kalau ada launcing, ada kerjasama atau ada keuntungan ke MUI saya tidak tahu," imbuhnya.

Pastinya, lanjut Maulana, soal rekomendasi syariah bukan izin operasi. Pihaknya juga sudah mengingatkan GTIS melengkapi izin dari lembaga terkait.

"Kita minta izin sesuai badan usaha dilengkapi, apakah izin investasi atau apa. Kita sudah minta," terangnya.

Pihak GTIS pada Selasa (5/3) menggelar jumpa pers. Mereka menunjuk Aziddin sebagai direktur yang baru, menggantikan Taufiq Michael Ong warga Malaysia yang tidak diketahui keberadaannya. Investasi emas dengan imbalan keuntungan melimpah di GTIS ini memang tengah diterpa isu miring. Dana keuntungan investor triliunan rupiah tak lancar.


Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/fjr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
55%
Kontra
45%