Rabu, 06/03/2013 09:05 WIB

Rekomendasi Syariah Perusahaan Investasi Emas GTIS Terancam Dicabut

Indra Subagja - detikNews
ilustrasi
Jakarta - Rekomendasi syariah Golden Trader Indonesia Syariah (GTIS) terancam dicabut. Dewan Syariah Nasional (BSN) tengah membahas pencabutan rekomendasi itu. Langkah itu dilakukan menyusul gonjang ganjing di masyarakat, di mana GTIS dikabarkan mandeg dalam setoran ke masyarakat.

"Hari ini kita bahas," kata Wakil Sekretaris Dewan Syariah Nasional MUI Maulana Hasanudin saat dikonfirmasi, Rabu (6/3/2013).

Maulana menjelaskan, rekomendasi diberikan pada Agustus 2011. Saat itu GTIS datang meminta dibimbing. Dewan Syariah yang berada di bawah MUI ini kemudian melakukan pemeriksaan sistem investasi GTIS.

"Ada mekanisme yang harus dijalankan sesuai syariah, dan mereka siap. Jadi saat terima uang, barang harus diberikan. Bukan hanya bukti kepemilikan emas," imbuhnya.

Maulana menuturkan, dirinya sama sekali tidak tahu soal kerjasama GTIS dan MUI. Dewan Syariah hanya sebatas memberikan rekomendasi.

"Kalau ada launcing, ada kerjasama atau ada keuntungan ke MUI saya tidak tahu," imbuhnya.

Pastinya, lanjut Maulana, soal rekomendasi syariah bukan izin operasi. Pihaknya juga sudah mengingatkan GTIS melengkapi izin dari lembaga terkait.

"Kita minta izin sesuai badan usaha dilengkapi, apakah izin investasi atau apa. Kita sudah minta," terangnya.

Pihak GTIS pada Selasa (5/3) menggelar jumpa pers. Mereka menunjuk Aziddin sebagai direktur yang baru, menggantikan Taufiq Michael Ong warga Malaysia yang tidak diketahui keberadaannya. Investasi emas dengan imbalan keuntungan melimpah di GTIS ini memang tengah diterpa isu miring. Dana keuntungan investor triliunan rupiah tak lancar.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(ndr/fjr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%