"Kalau dimanfaatkan PDIP terus, masyarakat akan menganggap Jokowi itu milik PDIP, bukan milik masyarakat. Sekarang terjadi pembonsaian terhadap figur Jokowi," kata pengamat politik Universitas Paramadina, Rico Marbun, kepada detikcom, Selasa (5/3/2013).
Sikap PDIP dinilai berlebihan dalam memanfaatkan kharisma Jokowi. Ini justru menyempitkan kharisma Jokowi yang selama ini sudah dibangun dengan baik. Jika Jokowi terus menerus menjadi jurkam di pilkada berbagai daerah, maka langkah ini bisa menjadi bumerang bagi citra Jokowi. Kekalahan di Pilgub yang dijurkami Jokowi akan mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kemampuan Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Rico, Jokowi tidak perlu lagi menjadi jurkam di 13 Pilgub selanjutnya. Jokowi harus konsentrasi terhadap pekerjaannya selaku Gubernur DKI, terutama mengatasi problem banjir dan transportasi. Rico menyatakan bukan Jokowi yang harus menolak penugasan partai, tapi PDIP-lah yang harus lebih pengertian.
"Jokowi juga tak akan mungkin menolak permintaan partainya. PDIP lah yang harus lebih cerdas menggunakan Jokowi, ini sudah terlalu eksesif," ujar Rico.
Sesudah Jabar dan Sumut, 13 provinsi akan menyusul gelar pemilukada tahun 2013. Provinsi tersebut adalah Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Sumatera Selatan (Sumsel), Riau, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Selatan (Sulsel), Maluku, Maluku Utara (Malut), dan Papua.
(dnu/rmd)