Wanbin PD: Majelis Tinggi Akan Tunjuk Plt Ketum Demokrat Pekan Depan

Laporan dari Jerman

Wanbin PD: Majelis Tinggi Akan Tunjuk Plt Ketum Demokrat Pekan Depan

- detikNews
Selasa, 05 Mar 2013 16:45 WIB
Jakarta - Pasca ditinggalkan oleh Anas Urbaningrum, kursi ketua umum PD masih kosong. Untuk mengisi kekosongan tersebut Majelis Tinggi PD akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketum PD pekan depan.

"Sehari dua hari ini, (paling lambat) minggu depan. Dipilih oleh majelis tinggi, disetujui bersama, yang penting memenuhi kriteria itu. Yang paling tinggi, persetujuan bersama, ya apapun namanya KLB atau tidak, menemukan pemimpin yang bisa fokus," ungkap anggota Dewan Pembina PD Sinyo Hary Sarundajang saat berbincang di Berlin, Jerman, Selasa (5/4/2013).

Sinyo ikut dalam kunjungan kenegaraan Presiden SBY ke Jerman sebagai Gubernur Sulawesi Utara. Selain Sinyo, kepala daerah yang juga ikut dalam rombongan adalah Gubernur Sulawesi Selatan Sahrul Yasin Limpo.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sarundajang mengatakan langkah yang dilakukan oleh PD saat ini adalah sesegara mungkin untuk menunjuk Plt ketua umum. Sebab, hal itu diperlukan untuk memenuhi atura KPU dan menyiapkan daftar calon sementara (DCS), mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

"Kalau tidak, melahirkan ketua umum. saya pikir tidak ada masalah, tetapi masih bisa dikejar. Perlu kekompakan dan keseriusan seluruh elemen partai," ungkapnya.

Menurut Sarundajang opsi KLB untuk langsung memilih ketum baru juga dipertimbangkan. Namun hal itu harus didukung oleh semua elemen kader.

"Kalau semua menghendaki seperti itu, boleh, tetapi ada instrumen lain (KLB). Dukungan semua, memilih ketua umum, aklamasi menerima ketumnya, tidak masalah. Tetapi tentu sekarang ini, menghendaki, pimpinannya internal partai, bagaimana mengkonsolidasikan diri menyelematkan partai," paparnya.

Syarat untuk menjadi Plt itu sendiri, lanjut Sarundajang adalah tidak
Sedang menjabat dalam posisi apapun. Sebab, Plt harus fokus mengurus partai.

"Siapa, saya belum ada ide. Tetapi yang jelas, kalau menjabat jabatan publik, tidak bisa. Sudah diputuskan, orang yang betul-betul tidak terbeban dengan apapun. Banyak di tataran dewan pembina yang tidak menjabat. Menemukan calon yang betul-betul ideal, tidak ada beban apapun. Fokus terhadap partai," jelasnya.

(mpr/van)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads