Detik.com News
Detik.com

Senin, 04/03/2013 05:07 WIB

Kronologi Pengeroyokan Wartawati TV Hingga Keguguran Versi Polisi

Septiana Ledysia - detikNews
Halaman 1 dari 3
Jakarta - Seorang wartawati televisi lokal Kalimantan Timur, Paser TV, melapor ke polisi karena telah dikeroyok dan diinjak-injak perutnya hingga mengalami keguguran. Namun polisi menyebut tak ada insiden injak perut oleh massa yang mengeroyok sang wartawati.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Suhardi Aliyus telah mendapat laporan dari Kapolres Paser AKBP Ismahjuddin terkait insiden tersebut. Berdasarkan laporan yang diterima, insiden pengeroyokan itu diawali adanya sengketa lahan yang akan diliput oleh Wartawati Paser TV bernama Nurmila Sari Wahyuni atau yang akrab disapa Yuni (23) bersama rekannya.

Dari laporan ini terungkap bahwa Yuni merupakan anak dari salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa lahan.

Untuk memperdalam kasus tersebut, polisi telah memeriksa 6 orang saksi dan memanggil kades serta beberapa orang yang dicurigai. "Untuk info diinjak-injak tidak benar," kata Kapolsek Paser Ismahjuddin dalam laporannya kepada Suhardi Aliyus, Senin (4/3/2013).

Berikut kronologi pengeroyokan itu berdasarkan laporan Kapolres Paser kepada Mabes Polri:

Sabtu, 2 Maret 2013

08.00 WitaNext

Halaman 1 2 3

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(trq/trq)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%