Senin, 04/03/2013 05:07 WIB

Kronologi Pengeroyokan Wartawati TV Hingga Keguguran Versi Polisi

Septiana Ledysia - detikNews
Halaman 1 dari 3
Jakarta - Seorang wartawati televisi lokal Kalimantan Timur, Paser TV, melapor ke polisi karena telah dikeroyok dan diinjak-injak perutnya hingga mengalami keguguran. Namun polisi menyebut tak ada insiden injak perut oleh massa yang mengeroyok sang wartawati.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Suhardi Aliyus telah mendapat laporan dari Kapolres Paser AKBP Ismahjuddin terkait insiden tersebut. Berdasarkan laporan yang diterima, insiden pengeroyokan itu diawali adanya sengketa lahan yang akan diliput oleh Wartawati Paser TV bernama Nurmila Sari Wahyuni atau yang akrab disapa Yuni (23) bersama rekannya.

Dari laporan ini terungkap bahwa Yuni merupakan anak dari salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa lahan.

Untuk memperdalam kasus tersebut, polisi telah memeriksa 6 orang saksi dan memanggil kades serta beberapa orang yang dicurigai. "Untuk info diinjak-injak tidak benar," kata Kapolsek Paser Ismahjuddin dalam laporannya kepada Suhardi Aliyus, Senin (4/3/2013).

Berikut kronologi pengeroyokan itu berdasarkan laporan Kapolres Paser kepada Mabes Polri:

Sabtu, 2 Maret 2013

08.00 WitaNext

Halaman 1 2 3

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(trq/trq)



Sponsored Link
Twitter Recommendation
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%