Jokowi Kalkulasi Perkecil Jual Beli Nomor Pelat Ganjil-Genap

Jakarta - Munculnya sejumlah pemohon pelat ganjil atau genap yang dikenakan pungutan hingga ratusan ribu rupiah membuat heran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sebab, kebijakan pembatasan kendaraan pribadi berdasarkan nopol belum dijalankan. Jokowi juga mencari cara agar warga tak mengakali sistem itu.

"Ganjil-genap mulai saja belum kok, kan masih proses kalkulasi," ujar pria yang akrab disapa Jokowi ini di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2013).

Menurut Jokowi, kalkulasi penerapan pembatasan kendaraan tersebut harus didiskusikan dengan Polda Metro Jaya. Hasil kalkulasi ini juga belum diterima Jokowi, sehingga ia cukup bingung dengan adanya kabar pungli permohonan plat nopol.

"Oleh sebab itu, Pemprov harus banyak bicara dan diskusi dengan Polda, sehingga bisa membuat perhitungan seperti itu. Jangan sampai kebijakan seperti itu tanpa kalkulasi. Wong kalkulasinya belum sampai ke meja saya kok. Hitung-hitungannnya harus jelas, berapa persen mengurangi kemacetan, mengurangi pengguna mobil, kemudian kemungkinan memperkecil adanya pesanan-peasanan nomor itu. Itu yang saya minta," ujar Jokowi menerangkan.

Mantan walikota Solo ini menambahkan kebijakan pembatasan plat ganjil-genap ini juga akan berlaku untuk para pejabat eselon DKI Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, Jokowi berani menyatakan dirinya ikut aturan ini.

"Kena (eselon), Iya saya juga kena. Ya nanti kita juga naik angkutan umum, memberikan contoh," tutup Jokowi.

(vid/nwk)