Kritik datang dari Sekretaris Komisi A DPRD Kota Depok Yeti Wulandari. Menurut anggota Fraksi Partai Gerindra ini, sebagai istri walikota dan ketua Tim Penggerak PKK seharusnya Nur Azizah Tahmid mengikuti aturan yang ditetapkan. Bukannya malah langgar aturan dan mendapat keistimewaan.
"Ini zaman demokrasi modern. Tidak ada keistimewaan buat pejabat negara kalau tidak dalam situasi mendesak. Ini bukti diskriminasi kepada rakyat," sebut Yeti Wulandari di Gedung DPRD Jalan Kota Kembang, Rabu (27/2/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Istri wali kota kan? melekat dengan kalau kayak gini, sama saja mencoreng wajah suami. Dari awal juga kami tidak setuju wali kota mengeluarkan program ini. Sebab menghambat pelayanan yang dilakukan PNS ke masyarakat," tegasnya.
Dia menilai, ODNC tersebut dikeluarkan Nur Mahmudi Ismail kini setelah 'pelanggaran' itu hanya sekedar program untuk mendongkrak popularitas di mata masyarakat. Yang lebih ditekankan Yeti adalah memperbaiki pelayanan dibidang kesehatan
"Nah sekarang kan malah menjadi bumerang bagi wali kota. Kami sangat setuju ODNC itu dihapus bagi PNS. Selain bikin macet dan menambah pelayanan tersendat. Bisa jadi program ODNC ini salah satu penyumbang pelayanan terburuk versi KPK," bebernya.
Nur Azizah pada Selasa lalu masuk ke balai kota. Biasanya setiap Selasa gerbang balai kota ditutup tak ada yang boleh masuk. Mobil pun umumnya parkir di sepanjang Jl Margonda yang membuat macet.
(ndr/ndr)