Menkum HAM: Kekerasan di Papua Bukan Masalah HAM tapi Ketertiban

Medan - Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menyatakan kasus-kasus kekerasan di Papua tidak terkait dengan sukses atau tidaknya program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di daerah itu. Persoalan di Papua adalah masalah ketertiban.

Demikian disampaikan Amir Syamsuddin usai penandatanganan MoU Indikasi Geografis dan Legislasi Daerah dengan Plh Gubernur Sumut Nurdin Lubis di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (27/2/2013).

Amir menyatakan, RANHAM merupakan program nasional yang dilaksanakan di seluruh daerah, termasuk di Papua. Kasus penembakan yang terjadi di Papua baru-baru ini, tidak bisa dinyatakan karena kegagalan program itu.

"Saya kira kurang adil, jika ada penilaian karena ketidakberhasilan RANHAM, maka muncul kasus seperti itu. Saya kira tidak demikian. Tidak simetris seperti itu," kata Amir kepada wartawan.

Amir menegaskan, gangguan keamanan yang terjadi secara sporadis di Papua itu adalah masalah ketertiban. "Itu adalah persoalan yang terkait dengan masalah ketertiban," kata Amir.

Gangguan keamanan masih terus terjadi di Papua. Dalam kejadian terakhir, Kamis (21/2/2013) lalu, 8 personel TNI tewas ditembak separatis di dua tempat terpisah di Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

(rul/try)