Buruh Sambangi Balai Kota Minta Jokowi Putuskan Penangguhan UMP

Jakarta - Sekitar 30 buruh dari Serikat Pekerja Nasional mendatangi Balai Kota. Buruh mendesak Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo segera memutuskan untuk menyetujui atau menolak penangguhan upah minimum provinsi (UMP) 2013.

"Kita harus menunggu berapa lama? Kalau dalam surat 30 hari," celetuk buruh kepada Wakil Gubernur, Basuki Tjahaja Purnama yang menemui rombongan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Selasa (26/2/2013).

Basuki berjanji akan segera berkomunikasi dengan Jokowi mengenai surat permohonan penangguhan UMP. "Saya akan bilang ada kawan-kawan demo minta kepastian bapak. Kalau mau tangguhkan, tangguhkan, kalau tidak ya tidak
dan prosesnya jangan kelamaan," ujarnya.

Dewan Pengupahan DKI menetapkan UMP 2013 Rp 2,2 juta. Namun sejumlah menolak angka ini dan mengajukan penangguhan UMP.

Selain meminta kepastian penangguhan UMP, para buruh juga menyinggung kartu Jakarta sehat (KJS). "Kami butuh KJS," kata buruh.

"Semua buruh dapat KJS yang penting kalau sakit masuknya lewat Puskesmas bukan langsung rumah sakit atau poliklinik," jawab Basuki.

(fdn/mok)