Sabtu, 23/02/2013 18:13 WIB

Ujian Nasional SD akan Dihapuskan Tahun Ini

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
M Nuh (Ari S/ detikcom)
Jakarta - Akan diberlakukannya kurikulum 2013 dalam dunia pendidikan di Indonesia ternyata berdampak pada keberlangsungan Ujian Nasional (UN). Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh, kemungkinan UN akan dihapuskan.

M. Nuh mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu proses evaluasi yang menentukan apakah UN akan dihapus atau hanya akan diubah posisinya.

"Kurikulum baru sudah jelas kami sampaikan, proses evaluasi atau tahap penilaian juga berubah. Oleh karena itu keberadaan UN harus di review kembali. Apakah hasilnya nanti dihapus atau posisinya dirubah," kata M. Nuh usai sosialisasi kurikulum 2013 dan meresmikan Gedung Pascasarjana serta peletakan batu pertama pembangunan Balairung Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Semarang, Sabtu (23/2/2013).

Meski belum mengetahui hasil evaluasi tersebut, namun kemungkinan besar untuk UN tingkat Sekolah Dasar (SD) akan dihapuskan. Penghapusan UN SD, lanjut M. Nuh tidak akan dilakukan tahun ini karena pelaksanaan UN yang tidak lama lagi yaitu pada bulan Mei 2013.

"Kemungkinan besar UN SD akan ditiadakan. Yang jelas bukan tahun ini soalnya tahun ini kan mau ujian," tandasnya.

Sementara itu untuk UN yang masih akan dilakukan tahun ini, dalam pengawasannya akan dilakukan sistim silang pengawas yaitu pengawas tidak dari sekolahnya sendiri.

"UN pengawasannya yang penting silang. Silang antar sekolah," tegas M. Nuh.

Selain itu dalam kurikulum 2013 akan ada beberapa perubahan di kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), contohnya pembelajaran agama dan budi pekerti yang akan ditambah jam belajarnya.

"Pelajaran agama yang sebelumnya hanya dua jam, nanti akan menjadi empat jam. Karena, penanaman budi pekerti, tata krama penting dan harus diajarkan agar anak-anak memiliki kepribadian yang baik," kata mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya itu.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(alg/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%