PDIP: Kita Temukan 1.878 Pelanggaran Sebelum Pencoblosan Pilgub Jabar

Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai, adanya indikasi kecurangan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat. Ini terlihat dengan ditemukannya sekitar 1.878 pelanggaran, mulai dari ribuan buruh yang terancam tidak bisa mencoblos hingga dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh incumbent.

"Hingga pukul 14.00 WIB, masih ada DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang bermasalah, banyak buruh migran yang tidak bisa memilih. Dan juga di Karawang, sekitar 1.500 pekerja tidak bisa memilih esok hari. Kita sudah minta sikap ke KPU Karawang," ujar tim hukum DPP PDIP, Arteria Dahlan di kantor DPP PDIP Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (23/2/2013).

Arteria mengatakan, pihaknya menemukan banyak kecurangan yang dilakukan oleh kepala daerah seperti bupati. Bahkan, Arteri juga mengaku pihaknya juga menemukan adanya pelanggaran berupa intimidasi baik secara fisik maupun non fisik kepada calon pemilih.

"Kita memang bukan incumbent. Incumbent juga tidak hanya gubernur dan wakil gubernur, tapi juga bupati yang bekerja. Sudah kami pastikan ada keberpihakan di situ. RT, RW main. Pak lurah dan Kepala Desa juga main, bahkan Bupati pun ikut main," jelas Arteri.

Arteri mengatakan, temuan pelanggaran tersebut telah dilaporkannya ke Panwaslu Jawa Barat sejak dua minggu lalu. Namun, hingga saat ini Panwaslu belum bersikap.

"1.878 laporan ini telah kita laporkan ke Panwaslu. Ini ada buktinya, ada saksinya. Kita berharap Panwaslu bisa bekerja secara profesional dan menindak laporan kita ini. Namun sampai saat ini masih belum ada sikap," ungkapnya.

Sementara itu, untuk mencegah terjadinya kecurangan pada saat mencoblos besok, PDIP akan menyebarkan sebanyak 95 ribu saksi untuk menjaga sekitar 74 ribu TPS yang tersebar di 600 kecamatan.

"Kita sudah ada sekitar 95 ribu saksi dan pemantau untuk mengawal pencoblosan besok," jelasnya.

(jor/gah)