Ahok Bahas Proyek Giant Sea Wall ke Menlu Belanda

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama, menerima Menlu Belanda, Frans CGM Timmermans. Salah satu agendanya adalah rencananya melakukan reklamasi dan membangun giant sea wall di lepas pantai Ancol seperti New Manhattan di Amerika Serikat.

"Jadi konsepnya itu kalau kita mau memperbaiki mutu laut pesisir di teluk Jakarta yang sudah terkontaminasi, ya satu-satunya cara itu melalui reklamasi, buat pulau gitu loh. Supaya laut di depannya jadi bagus gitu kan. Makanya saya bilang, kami bukan cuma mau bikin tembok (giant sea wall) saja. Kami inginnya bikin seperti New Manhattan nih, supaya jadi kota baru," kata pria yang akrab disapa Ahok usai bertemu Timmermans di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2013).

Ahok juga menyampaikan keinginan pemprov DKI Jakarta untuk tidak hanya mengeluarkan izin bangunan kepada swasta terkait giant sea wall dan 17 pulau buatan di teluk Jakarta, tapi juga pembagian keuntungan.

"Dengan dapat uang itu, kita bisa selesaikan seluruh deep tunnel, MRT, dan pengolahan air limbah seluruh Jakarta. Jadi kita ingin tidak hanya memberikan ijin kepada swasta untuk mengeruk keuntungan, tapi kita bicara pembagian keuntungan. Supaya dengan membangun dan menyelesaikan teluk Jakarta yang terkontaminasi, sekaligus membangun kota baru, tapi kota lama juga kita selesaikan. Uangnya kita pakai dari public sharing begitu, kita sampaikan kepada mereka seperti itu," ujar Ahok.

Untuk penanganan banjir sendiri, Ahok menyebutkan pihak Belanda kurang pengalaman dalam menangani saluran air di hilir. Sehingga pembicaraan terbentuk dari wilayah hulu yang banyak villa ke wilayah hilir.

"Penanganan banjir kita bicara utara ke selatan. Prinsipnya itu tadi kan pengalaman dari utara, karena mereka tidak memiliki pengalaman dari selatan. Kita berpikir juga mungkin kita akan membeli banyak tempat-tempat yang ada vila di daerah hulu termasuk yang ada air kecil masuk ke Ciliwung, itu kita bikin dam-dam kecil untuk membantu petani disana. Jadi vila-vila yang kita beli, kita akan bongkar, kita akan jadikan hijau," ujar mantan anggota DPR RI ini.

Pembelian villa-villa di wilayah hulu ini tidak dengan menggunakan APBD, melainkan memberikan kewajiban pada swasta penerima izin untuk berkontribusi pada masyarakat Jakarta.

"Nanti belinya bukan dengan APBD. Kita harapkan dari setiap izin yang kita terbitkan, kita wajibkan kepada si penerima izin menjadi porsi kewajiban mereka menyumbangkan villa yang di daerah hulu kepada pemprov DKI. Semua izin kita kasih, kita nggak minta uang untuk pribadi, tapi kita minta barang. Dia kompensasikan untuk villa atau daerah hulu yang lain," ujar Ahok.

(vid/lh)