YLKI: Harus Ada Riset Kemampuan Warga Bayar Tiket MRT

Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta membangun sarana mass rapid transport (MRT). Namun YLKI menyayangkan rencana transportasi massal tersebut belum didasari study tentang kemampuan warga Jakarta menjangkau harga tiketnya.

"Kelihatan sekali sangat mahal, kalau Rp 35 ribu maka pulang pergi Rp 70 ribu. Kalau pun biaya terendah Rp 15.000, sangat besar sekali. Makanya harus ada study ability to pay dengan willingnes to pay," kata anggota pengurus harian YLKI, Ilyana, usai mengikuti Public Hearing MRT DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2013).

"Kalau ability to pay sudah dilakukan dengan willingnes to pay juga sudah dilakukan, bisa kelihatan ancer-ancer kesanggupan riil warga Jakarta untuk membayar transportasi publik ini," tambah Ilyana menjelaskan pentingnya study tersebut.

Ilyana menambahkan study ability to pay akan menggambarkan kemampuan warga Jakarta dalam memanfaatkan transportasi massal. Sedangkan willingnes to pay berkaitan dengan kerugian warga Jakarta dalam kemacetan.

"Saya kira pentingnya itu ada study ability to pay, untuk mengetahui riil berapa sih harga yang dinginkan warga DKI? Kalau willingnes to pay berkaitan berapa sih kerugian yang diderita kena macet? Kan itu ada study kemacetan di Jakarta, kerugian ekonomi dan waktu bisa sampai triliunan rupiah," ujar Ilyana.

Ilyana menyebutkan YLKI tetap setuju dengan proyek MRT namun pemerintah provinsi tetap dituntut untuk melakukan kedua study tersebut. Hal ini dikarenakan rencana harga tiket yang disampaikan dalam hearing dinilai terlalu tinggi untuk warga Jakarta.

"Setuju sekali (MRT), asal sesuai dengan study ability to pay dengan willingnes to pay yang diinginkan oleh warga Jakarta. Pemerintah kan berkewajiban memberikan subsidi sama seperti busway. Busway juga disubsidi oleh Pemda DKI sekitar Rp 300 miliar per tahun, jadi kita asumsikan ada subsidi untuk MRT, karena Rp 30 ribu tidak mungkin masyarakat DKI sanggup," tutup Ilyana.



(vid/lh)