4 Aksi Ahok Tertibkan Oknum Dokter Pemeras Pasien Miskin

Jakarta - Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin dokter lebih mengutamakan nyawa pasien ketimbang mengejar fulus. Ia menantang oknum dokter yang doyan memeras pasien kelas III.

Suami Veronika Tan ini hobi mengintai pelayanan-pelayanan di rumah sakit. Di lapangan, ia mendapat pengalaman kasus-kasus kesehatan yang dialami pasien dari kalangan wong cilik.

Ia ingin seluruh rakyat mempunyai jaminan kesehatan sejajar dengan negara lain. Bagi dia, untuk mewujudkan gerakan perubahan itu bisa dimulai dari rumah sakit di Ibukota.
Dengan demikian, tidak boleh ada lagi penelantaran pasien hanya karena terbentur biaya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kesejahteraan tim medis juga menjadi sorotan Ahok. Ayah 3 anak ini mengakui gaji para dokter masih rendah. Ahok menjanjikan dokter dan staf puskesmas harus angkat menjadi pegawai tetap BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

Berikut 4 aksi Ahok menertibkan oknum dokter nakal:

1. Dokter Pantang Telantarkan Pasien

Meski bergaji rendah, Ahok mengingatkan keselamatan nyawa pasien tetap harus diutamakan. Tak boleh ada penelantaran pasien hanya karena biaya.

Eks Bupati Belitung Timur ini mengaku jumlah dokter di lini terdepan yang masih kurang sehingga kualitas dokter di Puskesmas juga harus ditingkatkan.

"Jadi intinya pintu masuk itu dari Puskesmas," kata Ahok di RS Husada, Jalan Mangga Besar, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2013).

Ahok menggandeng Fakultas Kedokteran UI agar dokter spesialis turun ke bawah. "Jika semua sudah siap, sistemnya harus dijalankan," ujar dia.

2. Audit Oknum Dokter Pemeras

Ahok bekerjasama dengan petugas Pajak dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengaudit keuangan oknum dokter dan rumah sakit yang masih bermain memeras pasien-pasien kelas bawah.

Menurut dia, biaya pasien yang menginap di ruang kelas III menggunakan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Saya sempat nantang dokter-dokter di RSUD. Saya bilang sederhana saja, rumah sakit tidak perlu bayar, kan bisa hidup karena APBD saya. Kelas III saja Anda urus, paksa RS swasta lakukan ini. Di kelas I dan kelas II silahkan cari untung," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat berbicara tentang Kartu Jakarta Sehat di depan para dokter di RSUP Husada, Jl Raya Mangga Besar, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2013).

Ahok akan mengejar oknum-oknum tim medis yang nakal.

"Kalau kelas III Anda masih peras uang rakyat, saya sudah kerjasama sama orang Pajak. Dokter paling takut sama orang Pajak. Kalau kami ditagih terlalu mahal dan rumah sakit tidak bisa buktikan, kami akan kejar Anda, kerjasama PPATK. Jadi tahu persis transaksi Anda. Saya akan tagih pajak Anda. Saya hanya minta Anda bayar. Saya tahu mobil, listrik, rumah yang Anda bayar. Kalau nggak mau kerjasama dengan kami menolong orang miskin, kami akan kejar Anda!" tegas Ahok.

3. Dokter Puskesmas Jadi PNS

Ahok menjanjikan dokter dan staf puskesmas diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

"Jadi kita harus angkat menjadi pegawai tetap BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), terus mereka harus dilatih. Jangan sampai mereka merasa tidak ada perhatian dan kinerja mereka berkurang," ujar Ahok usai menerima tenaga honorer dan tenaga kontrak Puskesmas se-DKI Jakarta di gedung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (08/01/2013).

Menurut Ahok, gaji dokter dan perawat puskesmas yang berkisar Rp 1 juta per bulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka.

"Sejutaanlah. Dulu, puskesmas kan bukan BLUD, tapi sekarang sudah ada surat edaran kalau puskesmas jadi badan layanan umum daerah (BLUD) seperti swasta. Nah kalau sudah seperti itu mereka harus diperlakukan seperti rumah sakit swasta," jelas Ahok.

4. Ancam Potong Anggaran

Ahok menceritakan selalu ada oknum baik dari kalangan pejabat dan rumah sakit yang mempermainkan jatah uang kesehatan bagi rakyat kecil.

Untuk menangkal itu, Ahok akan menerapkan sistem online, termasuk untuk rujukan Kartu Jakarta Sehat (KJS) ini. Dengan sistem online itu, pasien yang membutuhkan dana yang lebih banyak bisa mudah dipantau.

Pemprov DKI juga akan menambah rumah sakit dan menambah ruang rawat inap di Puskesmas. Ahok meminta rumah sakit yang setuju bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk memperbaiki kontraknya.

Ahok juga mewanti-wanti agar pihak rumah sakit tidak bermain-main dengan pengadaan alat kesehatan.

"Kami bisa lebih cepat dapat alat dari rumah sakit, rumah sakit Bapak Ibu semua. Kami punya uang sebenarnya. Hanya selama ini dimainin uang itu, Rp 10 ribu dibilang Rp 20 ribu, Rp 30 ribu. Sekarang, anggaran Alkes dipotong 50 persen. Kalau PU kan saya potong 25 persen. Kalau mereka nggak mau dipotong, kamu yang saya potong," kata Ahok lagi-lagi yang disambut tawa.

Hal itu disampaikan Ahok saat rapat dengan 50-an para direktur rumah sakit negeri dan swasta se-Jakarta di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (21/12/2012).

"Ya kita nggak bisa nego lagi. Ini kan sudah berjalan. Saya yakin, Jakarta akan menjadi contoh untuk seluruh Indonesia," tutup Ahok.