PD: Tak Ada yang Salah Bagi Presiden Luangkan Waktunya untuk Partai

Jakarta - Survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan mayoritas publik Indonesia khawatir jika Presiden SBY tidak fokus menjalankan tugas negara karena sibuk urusi partai. Namun hal itu ditepis Partai Demokrat.

Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan kekhawatiran itu terlalu berlebihan dan tidak tepat.

"Adanya pandangan-pandangan baik dari pengamat, lembaga survei dan juga anggota masyarakat yang mengatakan bahwa waktu Presiden akan terganggu jika ikut mengurus partai adalah tidak tepat," ujar Didi dalam keterangan pers yang diterima detikcom, Selasa (19/2/2013) malam.

Namun demikian menurut Didi, kekhawatiran tersebut wajar saja, menandakan bahwa rakyat masih peduli kepada Presiden, sehingga berharap Presiden bisa konsentrasi penuh pada urusan negara.

"Tapi kekhawatiran seperti ini, walaupun harus diapresiasi, sesungguhnya kurang tepat. Sebab mengurus negara dan mengurus partai bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Partai yang baik adalah fondasi yang diperlukan untuk memperbaiki mutu demokrasi Indonesia. Partai adalah asset demokrasi, di mana melalui partai anggota legislatif dan Presiden bisa diusung," cetusnya.

Dia juga mengatakan masyarakat tentu tidak boleh lupa, bahwa setelah reformasi Indonesia menganut demokrasi dengan sistem multipartai. Sesuai UUD, presiden harus diajukan oleh partai politik.

"Oleh karena itu, memisahkan presiden dari partai politik yang mengusungnya, bukanlah hal yang realistis," imbuh Didi.

Efektivitas pemerintahan, lanjut dia, sudah tentu memerlukan dukungan politik di parlemen melalui kekuatan partai. Jika partainya Presiden, Partai Demokrat, yang sedang memegang jabatan (incumbent) bermasalah, maka sudah pasti dukungan politik terhadap presiden di parlemen bisa terganggu.

"Karena itu, adalah memang sudah selayaknya Presiden SBY ikut memikirkan agar partainya tetap solid, karena itu berkaitan dengan dukungan politik tersebut," kata Didi.

Oleh karena, pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa waktu Presiden akan terganggu jika ikut mengurus partai, adalah tidak tepat. Karena menurutnya, Presiden SBY cukup paham fatsoen politik, sehingga beliau baru ikut turun tangan dalam partai pada saat hari libur atau di luar jam kerja. Dan itu pun tidak berlangsung sepanjang waktu.

"Dan dalam konteks mengurus partai juga dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, sebagaimana Soekarno, Soeharto, Gus Dur dan Megawati. Dan di banyak negara, kita juga bisa saksikan banyak Presiden atau pemimpin negara lainnya juga merangkap sebagai pimpinan/pengurus partai," pungkas Didi.

(rmd/rmd)