"Masyarakat mengkritisi langkah Jokowi (memutasi Wali Kota Jaksel Anas Effendi) ini karena sangat terkesan menjadikan perpustakaan sebagai tempat buangan," ujar anggota Komisi X DPR, Raihan Iskandar dalam rilis yang diterima detikcom, Selasa (19/2/2013).
Raihan mengatakan pemutasian pejabat harus dilaksanakan dengan memperhatikan asas kepatutan dan koridor hukum. Langkah Jokowi untuk melakukan peremajaan dan penyegaran jajaran birokrasinya patut didukung. Namun kebijakan Jokowi memutasi Walikota Jakarta Selatan Anas Efendi menjadi Kepala Perpustakaan Daerah Jakarta Selatan dinilai kurang tepat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi, kepala perpustakaan daerah harus memiliki latar belakang pendidikan dan profesi perpustakaan. Karena hanya seorang profesional pustakawanlah yang memahami dan mengerti bagaimana mengelola dan mengembangkan perpustakaan dengan baik," ujar Raihan.
Raihan mengatakan perpustakaan semestinya bisa menjadi wajah peradaban sebuah bangsa. Jika kita melihat di berbagai negara maju, perpustakaan dijadikan sebagai wajah dan ikon peradaban bangsanya.
Karena itu, menurut politisi PKS ini, jika Indonesia ingin menjadikan perpustakaannya sebagai wajah peradaban, sudah seharusnya perpustakaan dikelola oleh orang-orang yang ahli di bidangnya.
"Karena itu, alangkah bijaknya jika Jokowi selaku Gubernur DKI mempertimbangkan lagi kebijakannya ini," pungkas Raihan.
(rmd/jor)