Senin, 18/02/2013 17:35 WIB

PDIP: Walau Jadi Jurkam, Jokowi Tetap Melayani Publik

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Pihak PDI Perjuangan angkat bicara soal polemik perizinan Joko Widodo yang dua hari menjadi juru kampanye pasangan Rieke-Teten sebagai kontestan Pilgub Jabar. Meski jadi jurkam, Jokowi tidak sedikitpun meninggalkan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Mas Jokowi tetap lakukan tugasnya melayani publik. Dia sangat mengutamakan permasalahan yang terjadi di Jakarta ini, itu tugas utamanya," kata Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait, saat dihubungi, Senin (18/2/2013).

Usai menemani pasangan Rieke-Teten di Depok, Minggu (17/2) siang kemarin Jokowi langsung ke Rawamangun. Ia memantau langsung kerja bakti yang dilakukan warga.

Menurut Maruarar, Jokow tidak sekalipun meninggalkan tugasnya sebagai gubernur. Bahkan sebelum masa kampanye Pilgub Jabar, hari Sabtu-Minggu pun Jokowi tetap blusukan ke sejumlah daerah.

"Tentunya sebagai kader partai, dia diharapkan bisa ikut mensukseskan pasangan Rieke Teten yang juga didukungnya," kata Maruarar.

Maruarar juga menegaskan, Jokowi sudah mengajukan izin sejak 15 Februari lalu. Marurar meminta agar Kemendagri juga mengecek sejumlah pejabat daerah lain saat meminta izin.

"Apakah semua pejabat negara yang terlibat kampanye atau keluar negeri sudah juga mengiktui aturan main yang sudah ada. Jangan ada diskriminasi soal ini," tutupnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mok/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
83%
Kontra
17%