Detik.com News
Detik.com

Senin, 18/02/2013 08:44 WIB

Seleksi Hakim Agung

Susahnya Mencari Hakim Agung yang Agung

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Susahnya Mencari Hakim Agung yang Agung Imam Anshori Saleh (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Dibandingkan dengan pejabat publik lain, hakim agung paling sedikit peminatnya. Jika ratusan orang berebut bersaing menjadi anggota legislatif atau kepala daerah, maka tidak dengan posisi 'wakil Tuhan' ini. Mengapa?

"Mencari hakim agung tidak semudah mencari calon legislatif. Selain syarat formalnya berat, masing-masing harus berpengalaman di bidang hukum minimal 20 tahun. Jika dari karir harus pendidikan terakhir S2 dan dari nonkarir (masyarakat) S3 hukum," kata Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh kepada detikcom, Senin (18/2/2013).

Citra pengadilan yang belum mendapat kepercayaan di publik sedikit banyak memberikan alasan masyarakat tidak tertarik mendaftar. Padahal, hakim agung dari masyarakat diharapkan sangat bisa memberikan warna di tengah permasalahan hakim dewasa ini.

"Kendala lain dari nonkarir, mereka tak tertarik menjadi hakim agung karena citra Mahkamah Agung (MA) yang belum bagus dan meragukan objektivitas di DPR," ujar Imam.

Tidak hanya dari masyarakat, dari aparat penegak hukum di luar hakim juga rendah peminat. Baik dari kepolisian, jaksa dan pengacara. Padahal secara teknis mereka sudah berjibaku dengan teknis penegakan hukum. Namun dari beberapa aparat yang ikut seleksi, umumnya gugur karena berbagai hal.

"Lemah di substansi, lemah di masalah-masalah di ketentuan formal-prosedural," ucap Imam.

Alhasil, menjadi dilema KY ketika menyeleksi para calon. Ada yang mampu secara teknis yudisial tetapi lemah di track record. Begitupun sebaliknya, kuat di teknis yudisial tetapi lemah di track record.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/rvk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%