Susahnya Mencari Hakim Agung yang Agung

Jakarta - Dibandingkan dengan pejabat publik lain, hakim agung paling sedikit peminatnya. Jika ratusan orang berebut bersaing menjadi anggota legislatif atau kepala daerah, maka tidak dengan posisi 'wakil Tuhan' ini. Mengapa?

"Mencari hakim agung tidak semudah mencari calon legislatif. Selain syarat formalnya berat, masing-masing harus berpengalaman di bidang hukum minimal 20 tahun. Jika dari karir harus pendidikan terakhir S2 dan dari nonkarir (masyarakat) S3 hukum," kata Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh kepada detikcom, Senin (18/2/2013).

Citra pengadilan yang belum mendapat kepercayaan di publik sedikit banyak memberikan alasan masyarakat tidak tertarik mendaftar. Padahal, hakim agung dari masyarakat diharapkan sangat bisa memberikan warna di tengah permasalahan hakim dewasa ini.

"Kendala lain dari nonkarir, mereka tak tertarik menjadi hakim agung karena citra Mahkamah Agung (MA) yang belum bagus dan meragukan objektivitas di DPR," ujar Imam.

Tidak hanya dari masyarakat, dari aparat penegak hukum di luar hakim juga rendah peminat. Baik dari kepolisian, jaksa dan pengacara. Padahal secara teknis mereka sudah berjibaku dengan teknis penegakan hukum. Namun dari beberapa aparat yang ikut seleksi, umumnya gugur karena berbagai hal.

"Lemah di substansi, lemah di masalah-masalah di ketentuan formal-prosedural," ucap Imam.

Alhasil, menjadi dilema KY ketika menyeleksi para calon. Ada yang mampu secara teknis yudisial tetapi lemah di track record. Begitupun sebaliknya, kuat di teknis yudisial tetapi lemah di track record.

"KY serba salah, kalau yang disampaikan ke DPR kurang dari yang dibutuhkan, KY dianggap nggak mampu. Kalau jumlahnya dipenuhi, katanya mutunya kok jelek. Padahal jujur saja KY selalu terbentur pada kenyataan CHA yang jujur, nggak mampu, yang mampu nggak jujur. Susah kan?" ungkap mantan anggota DPR ini.

"Apakah karena penegak hukum ketika ditelisik track record-nya, susah mendapat yang bersih sesuai syarat hakim agung?" tanya detikcom yang hanya dijawab dengan senyum oleh Imam.

Saat ini MA memiliki 41 hakim agung. Delapan hakim agung baru terpilih DPR masih menunggu SK Presiden. Rencananya, tahun ini sebanyak 7 orang hakim agung akan pensiun.

Terdapat tujuh lowongan untuk posisi yang kosong setelah ditinggalkan Djoko Sarwoko di kamar pidana, Abdul Kadir Mappong (Perdata), dan Paulus Effendi Lotulung (Tata Usaha Negara). Di samping itu, Hakim Nyak Pha (Pidana), Muhammad Taufik (Perdata), Achmad Yamani (sudah dipecat Desember 2012) dan satu posisi di kamar pidana untuk melengkapi kekurangan hasil seleksi calon hakim agung sebelumnya.

Tahapan seleksi calon hakim agung meliputi seleksi administrasi, uji kualiitas, kepribadian, kesehatan, dan wawancara. Pendaftaran akan ditutup akhir pekan ini dan saat ini baru 17 orang pendaftar.



Bahan makanan sisa restoran dimanfaatkan oknum pedagang curang. Kemana saja produk olahan mereka dijual? Saksikan penelusurannya di "Reportase Investigasi" pukul 16.45 WIB, hanya di Trans TV.

(asp/rvk)