Senin, 18/02/2013 08:44 WIB

Seleksi Hakim Agung

Susahnya Mencari Hakim Agung yang Agung

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Imam Anshori Saleh (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Dibandingkan dengan pejabat publik lain, hakim agung paling sedikit peminatnya. Jika ratusan orang berebut bersaing menjadi anggota legislatif atau kepala daerah, maka tidak dengan posisi 'wakil Tuhan' ini. Mengapa?

"Mencari hakim agung tidak semudah mencari calon legislatif. Selain syarat formalnya berat, masing-masing harus berpengalaman di bidang hukum minimal 20 tahun. Jika dari karir harus pendidikan terakhir S2 dan dari nonkarir (masyarakat) S3 hukum," kata Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh kepada detikcom, Senin (18/2/2013).

Citra pengadilan yang belum mendapat kepercayaan di publik sedikit banyak memberikan alasan masyarakat tidak tertarik mendaftar. Padahal, hakim agung dari masyarakat diharapkan sangat bisa memberikan warna di tengah permasalahan hakim dewasa ini.

"Kendala lain dari nonkarir, mereka tak tertarik menjadi hakim agung karena citra Mahkamah Agung (MA) yang belum bagus dan meragukan objektivitas di DPR," ujar Imam.

Tidak hanya dari masyarakat, dari aparat penegak hukum di luar hakim juga rendah peminat. Baik dari kepolisian, jaksa dan pengacara. Padahal secara teknis mereka sudah berjibaku dengan teknis penegakan hukum. Namun dari beberapa aparat yang ikut seleksi, umumnya gugur karena berbagai hal.

"Lemah di substansi, lemah di masalah-masalah di ketentuan formal-prosedural," ucap Imam.

Alhasil, menjadi dilema KY ketika menyeleksi para calon. Ada yang mampu secara teknis yudisial tetapi lemah di track record. Begitupun sebaliknya, kuat di teknis yudisial tetapi lemah di track record.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(asp/rvk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%