detikcom
Senin, 18/02/2013 08:44 WIB

Seleksi Hakim Agung

Susahnya Mencari Hakim Agung yang Agung

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Imam Anshori Saleh (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Dibandingkan dengan pejabat publik lain, hakim agung paling sedikit peminatnya. Jika ratusan orang berebut bersaing menjadi anggota legislatif atau kepala daerah, maka tidak dengan posisi 'wakil Tuhan' ini. Mengapa?

"Mencari hakim agung tidak semudah mencari calon legislatif. Selain syarat formalnya berat, masing-masing harus berpengalaman di bidang hukum minimal 20 tahun. Jika dari karir harus pendidikan terakhir S2 dan dari nonkarir (masyarakat) S3 hukum," kata Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh kepada detikcom, Senin (18/2/2013).

Citra pengadilan yang belum mendapat kepercayaan di publik sedikit banyak memberikan alasan masyarakat tidak tertarik mendaftar. Padahal, hakim agung dari masyarakat diharapkan sangat bisa memberikan warna di tengah permasalahan hakim dewasa ini.

"Kendala lain dari nonkarir, mereka tak tertarik menjadi hakim agung karena citra Mahkamah Agung (MA) yang belum bagus dan meragukan objektivitas di DPR," ujar Imam.

Tidak hanya dari masyarakat, dari aparat penegak hukum di luar hakim juga rendah peminat. Baik dari kepolisian, jaksa dan pengacara. Padahal secara teknis mereka sudah berjibaku dengan teknis penegakan hukum. Namun dari beberapa aparat yang ikut seleksi, umumnya gugur karena berbagai hal.

"Lemah di substansi, lemah di masalah-masalah di ketentuan formal-prosedural," ucap Imam.

Alhasil, menjadi dilema KY ketika menyeleksi para calon. Ada yang mampu secara teknis yudisial tetapi lemah di track record. Begitupun sebaliknya, kuat di teknis yudisial tetapi lemah di track record.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/rvk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%