Evaluasi 6 Bulan Jokowi Terhadap SKPD Dinilai Kontraproduktif

Jakarta - Rotasi besar-besaran terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah dilakukan demi efektivitas kinerja Pemprov DKI Jakarta. Gebrakan yang dimotori oleh Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) tersebut akan diikuti oleh evaluasi sesudah enam bulan masa jabatan SKPD baru. Langkah Jokowi ini justru dinilai kontraproduktif oleh pengamat.

"Jika enam bulan pejabat dirasa tidak profesional, maka akan diganti. Tapi saya rasa, perubahan dalam waktu singkat juga tidak efektif," tutur pengamat perkotaan Nirwono Joga kepada detikcom, Minggu (17/2/2013).

Meskipun setuju dengan perombakan besar-besaran SKPD DKI, Nirwono menilai kinerja kepala dinas tidak bisa dinilai secara tergesa-gesa. Jajaran SKPD butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikan program-program yang diembannya. Terlebih lagi, proyek-proyek Pemprov DKI berskala megaproyek.

"Enam bulan itu terlalu pendek. Program-program itu baru bisa dilihat progresnya sekitar dua atau tiga tahun ke depan. Belum lagi perbaikan drainase, itu butuh waktu bisa 10 tahun di seluruh Jakarta. Rotasi yang terlalu sering malah menjadikan program tidak maksimal," kata Nirwono.

Untuk menghindari rotasi jabatan, Nirwono menyarankan para SKPD harus mempunyai program-program yang jelas dan terukur realisasinya. Dengan demikian, kinerja mereka bisa cepat dirasakan manfaatnya. Perimbangan langkah SKPD dengan kegesitan Jokowi-Ahok bisa terwujud.

"Lihat saja proposal-proposal yang ditawarkan kepada Gubernur. Contoh mengembangkan ruang terbuka hijau sampai 30 persen. Kalau Dinas PU, bagaimana program perbaikan saluran air dan perbaikan jalannya. Dinas Perumahan, indikatornya, berapa rumah penduduk dari bantaran kali yang bisa diakomodasi. Dengan begitu kita bisa melihat kapabilitas dan visi mereka," urai Nirwono.

Sebelumnya, Jokowi sempat menebar ancaman kepada jajaran SKPD yang baru dilantik. "Kalau 6 bulan nggak ada perubahan, ya maaf, siap saya ganti, siap Pak. Kan enak kalau seperti itu," ujar Jokowi.

(rvk/rvk)