.webp)
Hasil ini didasarkan pada survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada tanggal 11-14 Februari 2013. Survei ini menggunakan 1.200 responden dari 33 provinsi di Indonesia dengan margin eror 2,9 persen.
"Sebanyak 68,42 persen publik merasa khawatir dengan komitmen presiden dalam menjalankan tugas di sisa masa pemerintahannya," ujar peneliti LSI, Hanggoro Doso Pamungkas, di kantornya, Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (17/2/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bukan karena penurunan elektabilitas PD, tapi ketika SBY turun tangan dalam mengambil fungsi tugas Anas. Ini yang meresahkan," terangnya.
Meski pihak istana membantah hal tersebut. Namun publik masih menyimpan keraguan pada kinerja SBY.
"Mayoritas publik percaya bahwa pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh SBY akan mempengaruhi kinerja SBY selaku presiden," terang Hanggoro.
"Kekhawatiran ini tentu beralasan. SBY diwajibkan mengurusi pemerintah dan di satu sisi mengurusi kerja PD dan ini dibaca publik," imbuh Hanggoro.
Sementara itu, pihak Istana jauh hari telah menyatakan bahwa SBY akan tetap memprioritaskan tugasnya sebagai pemimpin bangsa Indonesia.
"Tugas sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan akan tetap prioritas, dan tidak terganggu apa yang terjadi di PD," tegas jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha pada 10 Februari 2013.
Dia balik mempertanyakan tugas kenegaraan apakah yang dinilai telah diabaikan oleh Presiden SBY belakangan ini. Bila memang ada, perlu ditelusuri siapakah jajaran pemerintah yang berwajib untuk mengelolanya.
Penyelenggara negara di masing-masing tingkatannya memiliki tugas dan tanggung jawab serta pimpinannya. Mulai kelurahan, kecamatan, desa, kabupaten, provinsi, termasuk para politisi anggota lembaga legislatif.
"Segala tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pun telah jelas. Bila semua harus ditangani langsung Presiden, itu sistem politik tidak bekerja," papar Julian.
(fiq/trq)
