Ahok: Selain Fisik, Kita Juga Menghadapi Masalah Sosial

Den Haag - Di sekitar waduk Pluit, ada 17.000 warga harus dipindahkan, sementara di sepanjang Sungai Ciliwung hampir 45.000 warga. Mengatasi banjir, selain fisik kita juga menghadapi masalah sosial.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, populer disapa Ahok, dalam konferensi jarak jauh dari Balaikota DKI Jakarta dan Ruang Nusantara KBRI Den Haag, Jumat (15/2/2013) petang.

Dibuka oleh Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda Retno L.P. Marsudi, konferensi ini diselenggarakan bersama oleh Indonesian Diaspora Network-Netherlands, Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional dan Radio Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia ini dengan tema Solusi Penanganan Banjir di Jakarta.

Terlihat kelelahan setelah seharian bekerja, Wagub Ahok menyampaikan terimakasih atas perhatian semua pihak di luar negeri untuk situasi di Jakarta dan memulai pemaparan dengan menunjukkan situasi terakhir seputar waduk Pluit.

"Salah satu problem kita adalah sepanjang bantaran sungai dan kanal yang untuk jalur pengendalian itu telah ditempati bangunan-bangunan, blok bisnis, segala hal seperti itu," ujar Ahok.

Kawasan ini telah tumbuh menjadi kawasan bisnis. Semua sungai sekarang ini tidak bisa dikeruk, karena jalur pengendalian tersebut telah ditempati bangunan-bangunan, sehingga tidak ada ruang untuk menempatkan alat-alat berat.

"Sekarang kita berusaha untuk membersihkan kawasan ini," terang Ahok sambil menunjukkan peta situasi.

Menurut Ahok, situasi di waduk Pluit, sekelilingnya ditempati bangunan-bangunan ilegal totalnya hampir 20 hektar dari total luas waduk 80 hektar. Ini juga menimbulkan masalah sosial lainnya. Pemerintah DKI sekarang harus memindahkan sebanyak 17.000 warga ke wilayah lain.

"Kita pindahkan mereka ke Marunda, tapi sebagian besar dari mereka tidak mau pindah. Jika kita tidak bisa memulihkan waduk Pluit ke kedalaman alamiahnya 10 meter, sekarang cuma 3 meter, saya kira Jakarta akan tetap jauh dari terbebas masalah," imbuh Ahok.

Dikatakan, prioritas pihaknya dalam dua tahun ke depan ini adalah mereklamasi waduk Pluit tersebut ke kondisi semula. Ahok menunjukkan foto situasi waduk Pluit semula dan situasi sekarang yang telah semrawut dikepung perumahan ilegal dan tidak sesuai peruntukannya.

Sambil menunjukkan bukti foto, Ahok mengatakan bahwa ada 6000 bangunan ilegal di sekitar waduk dan kanal-kanal menuju waduk dijadikan tempat pembuangan sampah. Semua sungai dan kanal di Jakarta menghadapi masalah sama.

"Kita tidak hanya berpikir bagaimana mengatasi ini semua, tetapi juga masalah sosialnya. Seperti di bantaran Sungai Ciliwung, kita harus memindahkan hampir 45.000 warga. Oleh sebab itu kita sedang terus membangun secepat mungkin apartemen-apartemen murah untuk memindahkan mereka," jelas Ahok.

Masalah lainnya, lanjut Ahok, adalah mereka tidak bersedia membayar biaya pelayanan apartemen. Sebab selama tinggal di bangunan-bangunan ilegal, mereka telah terbiasa mencuri air dan listrik, dengan kata lain terbiasa memakai layanan-layanan itu tanpa harus membayar satu sen pun.

Mereka cuma membayar Rp 250.000 per bulan dan mendapat segalanya: air, listrik, dan sewa rumah. Jika mereka pindah ke apartemen murah, mereka sekurangnya harus membayar Rp 500.000 per bulan untuk air, listrik, sewa apartemen, dan pelayanannya. Jadi, mereka memilih bertahan di kawasan ilegal pada bantaran sungai.

"Tetapi kita terus berusaha mendekati mereka sekaligus membangun 1000 apartemen murah untuk memindahkan mereka. Inilah sisi sosial yang kita hadapi saat ini," demikian Ahok.

Ikut berpartisipasi dalam konferensi jarak jauh ini antara lain Wiwi Tjiook (Kotapraja Rotterdam), Gerard Pichel (Royal Haskoning, river dredging specialist), Prof. Christophe Girot (Eidgenossische Technische Hochschule Zurich, Swiss), Prof. Deden Rukmana (Savannah University, AS), dan Edwin Sutawijaya (Utrecht University, Belanda), Daliana Suryawinata (SHAU, Delft), Achmad Adhitya (NIOZ, Yerseke). Konferensi ini diikuti peserta dari 40 negara di dunia. (es/es)