"Dana politik tinggi, untuk menjadi Anggota DPR dibutuhkan dana besar," kata aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Apung Widadi saat berbincang, Sabtu (16/2/2013).
Apung berharap paradigma politisi 'menyuapi' rakyat dengan uang tak lagi dilakukan. Bagaimanapun harus dipaksa agar rakyat diberi pendidikan politik yang cerdas. Menolak money politic sama juga cikal bakal menolak bibit korupsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lingkaran setan korupsi akan bisa terputus bila kampanye cerdas diajarkan. Seperti disebutkan tadi, diduga salah satu alasan korupsi terjadi terkait biaya politik yang besar.
"Sayangnya, sampai sekarang KPU belum menetapkan peraturan dana kampanye. Konsep pengawasan Bawaslu juga belum dibuat," jelasnya.
Yang utama juga, partai harus berani memutus transaksi dalam susunan pencalegan. "Partai juga harus menghentikan pencalegan secara transaksional," tuntasnya.
(ndr/fjp)