Anggaran Kurikulum 2013 Dikritik, Lebih Baik untuk Pendidikan Guru

Jakarta - Anggaran Rp 2,49 triliun untuk perubahan kurikulum 2013 tinggal menunggu persetujuan DPR. Daripada untuk perubahan kurikulum, ada masukan supaya anggaran itu digunakan untuk peningkatan kualitas guru.

"Kualitas pendidikan kita turun karena tidak ada training untuk para guru," kata Romo Benny saat jumpa pers di kantor ICW Jl Kalibata Timur IVD, Jakarta Selatan, Jumat (15/2/2013).

Romo Benny tergabung dalam Koalisi Tolak Perubahan Kurikulum 2013 bersama Bambang Wisudo dari Sekolah Tanpa Batas, Jumono perwakilan Persatuan Orangtua Murid, pengamat pendidikan Jeirry Sumampow, serta Lody Paat.

Selain pelatihan guru, hal lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah sarana dan prasarana sekolah di daerah. Kurikulum baru tanpa kualitas pendidik yang memadai bisa jadi akan sia-sia.

"Mengapa anggaran itu tidak untuk peningkatan kualitas guru, sarana dan infrastruktur sekolah kita yang ada di daerah?" tanyanya.

"Ini lebih jelas hasilnya daripada perubahan kurikulum yang ujung-ujungnya pengadaan buku dan belum tentu dipakai," lanjutnya.

Peneliti ICW, Siti Juliantari, menilai perubahan kurikulum 2013 terlalu cepat dilaksanakan atau terburu-buru. ICW mempertanyakan pertanggungjawaban yang menjamin jika kurikulum ini tidak berhasil.

Siti menambahkan persiapan kurikulum 2013 belumlah tuntas dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Semua persiapan juga belum tuntas. Buku pegangan untuk siswa dan murid masih kurang dari 50 persen yang sudah selesai. Bahkan materi kurikulum SMA belum selesai disusun," ujar Siti.

ICW mencatat 8 kejanggalan dalam perubahan kurikulum 2013 ini, yakni pemerintah menggunakan logika terbalik dalam perubahan kurikulum pendidikan, pemerintah tidak konsisten dengan RPJMN, Perpres No. 5 thn 2010, tidak ada Evaluasi Komprehensif terhadap Kurikulum 2006, anggaran perubahan yang dinilai terlalu besar yakni 2,49 Triliun, bahan perubahan kurikulum yang disampaikan oleh pemerintah berbeda-beda karena belum ada dokumen resmi dan final serta kelengkapan buku yang disiapkan untuk siswa dan guru masih kurang dari 50 persen yang sudah selesai.

(gah/trq)