Ulil Minta Ketum Baru, Marzuki Alie: Majelis Tinggi Putuskan

Jakarta - Menjelang pelaksanaan Rapimnas PD pada Minggu lusa, jajaran DPP PD memanas dengan desakan penggantian Anas Urbaningrum yang diserukan Ketua DPP PD Ulil Abshar Abdalla. Seluruh kader PD paham keputusan ada di tangan Majelis Tinggi PD, namun dinamika demikian adalah hal lumrah.

"Itu biasa, demokrasi," kata Marzuki Alie di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/2/2012).

Menurutnya, meski ada manuver dan desakan sejumlah pengurus DPP untuk mengganti posisi Anas Urbaningrum, tetap keputusan akhir ada di forum Majelis Tinggi. Ada mekanisme yang akan ditempuh sebelum sampai kepada keputusan mengangkat ketum baru atau tidak.

"Yang tentukan (pergantian ketua umum) majelis tinggi," tegas mantan Sekjen DPP PD ini.

Marzuki juga menyebut tidak ada skenario khusus soal manuver Ulil cs maupun skenario lain dalam Rapimnas yang akan digelar dalam Rapimnas sebagai hajar besar Partai Demokrat nanti.

"Tidak ada, tidak ada skenario," terang Marzuki.

Seperti diberitakan sebelumnya, menjelas Rapimnas petinggi DPP PD mulai bermanuver. Ketua DPP PD, Ulil Abshar Abdalla mendorong Ketua Majelis Tinggi PD menonaktifkan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum dan menunjuk penggantinya.

"Yang bisa dilihat oleh masyarakat adalah tindakan pemilihan nakhoda baru. Perlu nonaktifkan Mas Anas untuk konsentrasi di dalam mengurus dugaan korupsi," Kata Ketua DPP PD, Ulil Abshar Abdalla saat jumpa pers di Restoran Gado-gado Boplo di Jalan Gereja Theresia No. 41, Menteng, Jakarta Pusat, siang tadi.

Hadir dalam jumpa pers itu Husni Thamrin (Sekretaris Departemen Ekonomi DPP PD), Didi Irawadi Syamsudin (Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi & Mafia Hukum DPP Partai Demokrat), Rachland Nasidik (Sekretaris Departemen Pemajuan & Perlindungan HAM DPP Partai Demokrat)

Mekanisme pemilihan Ketua Umum PD, menurut Ulil, tidak harus lewat mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB). Dalam kondisi darurat, SBY berhak memilih pengganti Ketua Umum PD.

"Dalam keadaan darurat kan boleh melakukan apa yang nggak boleh dilakukan saat dalam kondisi normal," katanya.

Ulil juga memandang Rapimnas PD menjadi momentum yang tepat untuk mengganti nakhoda partainya. Karena kondisi PD tengah terjun bebas.

"Nakhoda yang akan dilihat publik, angka 8,3 persen ini serius sekali. Tidak mudah untuk menaikkannya, kalau tidak ada tindakan drastis, tidak mungkin. Kalau misalnya muncul sebuah keputusan figur baru, alhamdulillah," tutupnya.


(bal/lh)