KPK Harus Jaga Profesionalitas, Jangan Sampai Dipakai Kelompok Politik

Jakarta - KPK harus tetap menjaga profesionalitas. Jangan sampai ada kelompok politik tertentu yang memanfaatkannya. KPK harus bisa menjaga kepercayaan masyarakat.

"KPK memang harus jaga profesionalitas. Apalagi keputusan KPK juga rentan dimanfaatkan kelompok politik di luar. Karena itu, KPK pakai 'kacamata hukum' saja dalam penanganan perkara korupsi," jelas aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Febridiansyah saat berbincang dengan detikcom, Kamis (14/2/2013).

Febri berharap pimpinan KPK bisa menjaga amanah rakyat. Tugas berat ada di KPK dalam penuntasan pemberantasan korupsi. Akan celaka bila ada kepentingan politik yang bermain di dalam.

"Termasuk dalam kasus yang menyebut Anas. Kalau soal layak atau cukup bukti, tentu KPK yang tahu persis. Tapi kalau soal KPK hanya bisa tangani korupsi di atas Rp 1 miliar, ya tidak tepat. Karena klausul itu adalah soal kerugian negara. Tidak berlaku untuk kasus suap atau gratifikasi atau jenis lain yang tidak memiliki unsur kerugian negara dalam delik korupsinya," jelasnya merujuk statemen Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja tentang pemberian Harrier kepada Anas.

Dalam melakukan penyidikan sebuah kasus tentu KPK berdasarkan bukti-bukti. Jika memang ada penyelenggara negara yang terbukti menerima suap atau gratifikasi, jangan ragu untuk menuntaskannya.

"Kita sama-sama menanti hasil ekspose yang djanjikan KPK minggu ini," imbuhnya.

Pada Rabu (13/2) Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja memberi pernyataan. Ada bukti cukup kuat terkait Anas soal pemberian Harrier dari rekanan kasus Hambalang. Tetapi Pandu sempat menyebut bahwa kasus itu bukan level KPK karena di bawah Rp 1 miliar.

(ndr/nrl)