Rabu, 13/02/2013 20:53 WIB

DPRD DKI Keluhkan Aset Pemprov yang 'Hilang'

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - DPRD DKI Jakarta mengeluhkan sejumlah aset Pemerintah Provinsi (pemprov) yang hilang karena kalah di pengadilan. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengatakan Pemda harus mulai menata ulang aset-aset yang dimiliki.

"Aset itu tolong untuk didata lagi, karena aset kita banyak yang hilang. Seperti Portanigra dan Kopilas," kata Ida kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (13/1/2013).

Ida mengatakan hilangnya aset kota karena biro hukum yang lemah. Ida berharap Pemda bisa menambah SDM untuk biro hukum agar tidak kalah lagi jika berhadapan dengan pihak lawan di pengadilan.

"Harapan saya sebagai anggota dewan, jangan ada lagi terjadi kekalahan kalau kita naik ke pengadilan," ucap Ida.

Ida juga meminta agar Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) tidak menyewakan aset kota. Sebab selama ini DPRD menilai BPKD masih lemah terkait pengelolaan aset.

"Anehnya ini per 5 tahun dan baru habis kemarin, eh sudah disewakan lagi untuk 5 tahun ke depan. Berarti ini BPKD tidak serius, sedangkan saya di komisi A selalu bicara terkait dengan lahan RTH yang hanya 6000 m2 adanya di Sunter Jaya di RW 11. Itu tanpa sepengetahuan kita lagi, BPKD sudah bikin kontrak lagi untuk perpanjangan 5 tahun ke depan," ujar Ida.

Ida juga mengkritisi kekalahan Pemrov DKI dalam sengketa Porta Nigra dan Kopilas. Kopilas yang ketahuan konsinyasi, seharusnya Pemda mendapatkan keuntungan sekitar 180 Miliar. Namun anehnya saat pengadilan mencairkan aset tersebut Pemda tidak mengetahuinya.

"Kok bisa pengadilan mencairkan itu tanpa memberitahu kita, biro hukum sampai mana pertanggungjawabannya," katanya.

Untuk Porta Nigra, seperti diketahui Pemprov DKI Jakarta melalui biro hukumnya sempat mengirimkan surat gugatan perlawanan hukum ke Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat terkait rencana eksekusi aset pemda seluas 18 hektar di Meruya Selatan, Jakarta Barat pada 2007 lalu. MA memenangkan PT Porta Nigra terkait kasasi sengketa lahan di Meruya. Padahal di lahan tersebut Pemprov DKI telah mendirikan kantor kelurahan, sekolah dan Puskesmas.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(slm/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%