Detik.com News
Detik.com
Rabu, 13/02/2013 20:53 WIB

DPRD DKI Keluhkan Aset Pemprov yang 'Hilang'

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - DPRD DKI Jakarta mengeluhkan sejumlah aset Pemerintah Provinsi (pemprov) yang hilang karena kalah di pengadilan. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengatakan Pemda harus mulai menata ulang aset-aset yang dimiliki.

"Aset itu tolong untuk didata lagi, karena aset kita banyak yang hilang. Seperti Portanigra dan Kopilas," kata Ida kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (13/1/2013).

Ida mengatakan hilangnya aset kota karena biro hukum yang lemah. Ida berharap Pemda bisa menambah SDM untuk biro hukum agar tidak kalah lagi jika berhadapan dengan pihak lawan di pengadilan.

"Harapan saya sebagai anggota dewan, jangan ada lagi terjadi kekalahan kalau kita naik ke pengadilan," ucap Ida.

Ida juga meminta agar Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) tidak menyewakan aset kota. Sebab selama ini DPRD menilai BPKD masih lemah terkait pengelolaan aset.

"Anehnya ini per 5 tahun dan baru habis kemarin, eh sudah disewakan lagi untuk 5 tahun ke depan. Berarti ini BPKD tidak serius, sedangkan saya di komisi A selalu bicara terkait dengan lahan RTH yang hanya 6000 m2 adanya di Sunter Jaya di RW 11. Itu tanpa sepengetahuan kita lagi, BPKD sudah bikin kontrak lagi untuk perpanjangan 5 tahun ke depan," ujar Ida.

Ida juga mengkritisi kekalahan Pemrov DKI dalam sengketa Porta Nigra dan Kopilas. Kopilas yang ketahuan konsinyasi, seharusnya Pemda mendapatkan keuntungan sekitar 180 Miliar. Namun anehnya saat pengadilan mencairkan aset tersebut Pemda tidak mengetahuinya.

"Kok bisa pengadilan mencairkan itu tanpa memberitahu kita, biro hukum sampai mana pertanggungjawabannya," katanya.

Untuk Porta Nigra, seperti diketahui Pemprov DKI Jakarta melalui biro hukumnya sempat mengirimkan surat gugatan perlawanan hukum ke Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat terkait rencana eksekusi aset pemda seluas 18 hektar di Meruya Selatan, Jakarta Barat pada 2007 lalu. MA memenangkan PT Porta Nigra terkait kasasi sengketa lahan di Meruya. Padahal di lahan tersebut Pemprov DKI telah mendirikan kantor kelurahan, sekolah dan Puskesmas.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(slm/mpr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%