detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 05:16 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Rabu, 13/02/2013 20:53 WIB

DPRD DKI Keluhkan Aset Pemprov yang 'Hilang'

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - DPRD DKI Jakarta mengeluhkan sejumlah aset Pemerintah Provinsi (pemprov) yang hilang karena kalah di pengadilan. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengatakan Pemda harus mulai menata ulang aset-aset yang dimiliki.

"Aset itu tolong untuk didata lagi, karena aset kita banyak yang hilang. Seperti Portanigra dan Kopilas," kata Ida kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (13/1/2013).

Ida mengatakan hilangnya aset kota karena biro hukum yang lemah. Ida berharap Pemda bisa menambah SDM untuk biro hukum agar tidak kalah lagi jika berhadapan dengan pihak lawan di pengadilan.

"Harapan saya sebagai anggota dewan, jangan ada lagi terjadi kekalahan kalau kita naik ke pengadilan," ucap Ida.

Ida juga meminta agar Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) tidak menyewakan aset kota. Sebab selama ini DPRD menilai BPKD masih lemah terkait pengelolaan aset.

"Anehnya ini per 5 tahun dan baru habis kemarin, eh sudah disewakan lagi untuk 5 tahun ke depan. Berarti ini BPKD tidak serius, sedangkan saya di komisi A selalu bicara terkait dengan lahan RTH yang hanya 6000 m2 adanya di Sunter Jaya di RW 11. Itu tanpa sepengetahuan kita lagi, BPKD sudah bikin kontrak lagi untuk perpanjangan 5 tahun ke depan," ujar Ida.

Ida juga mengkritisi kekalahan Pemrov DKI dalam sengketa Porta Nigra dan Kopilas. Kopilas yang ketahuan konsinyasi, seharusnya Pemda mendapatkan keuntungan sekitar 180 Miliar. Namun anehnya saat pengadilan mencairkan aset tersebut Pemda tidak mengetahuinya.

"Kok bisa pengadilan mencairkan itu tanpa memberitahu kita, biro hukum sampai mana pertanggungjawabannya," katanya.

Untuk Porta Nigra, seperti diketahui Pemprov DKI Jakarta melalui biro hukumnya sempat mengirimkan surat gugatan perlawanan hukum ke Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat terkait rencana eksekusi aset pemda seluas 18 hektar di Meruya Selatan, Jakarta Barat pada 2007 lalu. MA memenangkan PT Porta Nigra terkait kasasi sengketa lahan di Meruya. Padahal di lahan tersebut Pemprov DKI telah mendirikan kantor kelurahan, sekolah dan Puskesmas.



Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(slm/mpr)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%
MustRead close