Detik.com News
Detik.com

Rabu, 13/02/2013 20:08 WIB

DPR Usulkan 2 Skema Penggantian Nasabah Century, Dana APBN Jadi Pilihan

Ahmad Toriq - detikNews
DPR Usulkan 2 Skema Penggantian Nasabah Century, Dana APBN Jadi Pilihan
Jakarta - DPR mengusulkan dua skema penggantian nasabah Bank Century. Salah satu usulan menggunakan dana APBN.

"Skema penggantian dana nasabah Bank Century yang terkait kasus PT Antaboga Delta Sekuritas berasal dari dana tunai dan aset-aset yang disita berdasarkan laporan Kapolri dan Jaksa Agung yang harus segera dilakukan penjualan," kata pimpinan rapat Timwas Century, Marzuki Alie.

Hal itu disampaikan Marzuki membacakan salah satu kesimpulan rapat Timwas Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2013). Rapat itu digelar bersama dengan Dirut Bank Mutiara Sukoriyanto Saputro, Sekjen Kemenkeu Ki Agus Ahmad Badaruddin, perwakilan nasabah bernama Siput.

Kesimpulan lain, Timwas menginginkan pengembalian dana nasabah menggunakan APBN.

"Apabila penyelesaian dana nasabah berdasarkan skema angka tidak mencukupi, Timwas Century DPR RI mengusulkan untuk diselesaikan melalui APBN," ujar Marzuki.

Namun hal ini menuai keberatan dari pihak pemerintah. Sekjen Kemenkeu Ki Agus Ahmad tak setuju APBN digunakan untuk mengganti nasabah Bank Century.

"Dalam hal APBN kami belum sepakat. Kalau DPR keputusannya berbeda kita hormati," tuturnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%