Rabu, 13/02/2013 20:08 WIB

DPR Usulkan 2 Skema Penggantian Nasabah Century, Dana APBN Jadi Pilihan

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - DPR mengusulkan dua skema penggantian nasabah Bank Century. Salah satu usulan menggunakan dana APBN.

"Skema penggantian dana nasabah Bank Century yang terkait kasus PT Antaboga Delta Sekuritas berasal dari dana tunai dan aset-aset yang disita berdasarkan laporan Kapolri dan Jaksa Agung yang harus segera dilakukan penjualan," kata pimpinan rapat Timwas Century, Marzuki Alie.

Hal itu disampaikan Marzuki membacakan salah satu kesimpulan rapat Timwas Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2013). Rapat itu digelar bersama dengan Dirut Bank Mutiara Sukoriyanto Saputro, Sekjen Kemenkeu Ki Agus Ahmad Badaruddin, perwakilan nasabah bernama Siput.

Kesimpulan lain, Timwas menginginkan pengembalian dana nasabah menggunakan APBN.

"Apabila penyelesaian dana nasabah berdasarkan skema angka tidak mencukupi, Timwas Century DPR RI mengusulkan untuk diselesaikan melalui APBN," ujar Marzuki.

Namun hal ini menuai keberatan dari pihak pemerintah. Sekjen Kemenkeu Ki Agus Ahmad tak setuju APBN digunakan untuk mengganti nasabah Bank Century.

"Dalam hal APBN kami belum sepakat. Kalau DPR keputusannya berbeda kita hormati," tuturnya.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(trq/ndr)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%