KPK dan BPKP Kerjasama Basmi Potensi Korupsi di Daerah

Jakarta - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan sejumlah masalah di 33 Provinsi di Indonesia. Masalah itu bila dibiarkan dapat berkembang jadi korupsi. Karena itu, perlu dicegah bersama KPK.

"Untuk 2012, fokusnya adalah pemerintah daerah, kami ke 33 provinsi. Kami sudah sampaikan ke presiden dalam raker. Ada laporan tiap provinsi, sudah dalam bentuk buku," kata Kepala BPKP Mardiasmo dalam jumpa pers.

Hal tersebut dia sampaikan usai bertemu dengan pimpinan KPK di Gedung KPK, Jl Hr Rasuna Said, Jakarta, Rabu (13/2/2013). Hadir dalam jumpa pers tersebut, wakil ketua KPK Adnan Pandu Praja.

Di antara temuan tersebut ada yang berhubungan dengan ketepatan waktu pembahasan APBD. Lalu, prioritas keuangan di daerah juga mendapat sorotan.

"Pendapatan hasil daerah masih banyak potensi yang bisa digali. Jadi tidak hanya expenditure saja yang kita liat," ujar Mardiasmo.

"Ada Temuan menarik, kendaraan uji layak hanya 1,5 menit. Ada diskriminasi yang punya dana dengan yang tak punya dana," sambungnya.

Adnan Pandu menambahkan, program ini adalah sistem pencegahan untuk meminimalisir hal-hal yang berpotensi pada tindak pidana korupsi

"Early warning sistem, tentang modus potensi korupsi, jelas sekali pesannya KPK tidak hanya menindak, juga memperbaiki sistem," tutur Adnan.

(mad/mad)