5 Jurus Jokowi & Ahok Basmi Calo Nakal

Jakarta - Praktik percaloan kian mewabah dengan modus yang bervariasi. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kompak menghilangkan calo-calo nakal di Jakarta, seperti 5 gebrakan ini:

Program-program Jokowi-Ahok menjadi sasaran empuk permainan oknum calo. Si calo meminta imbalan kepada warga Ibukota kurang mampu yang ingin mendapatkan fasilitas dari Jokowi-Ahok.

Jeritan suara masyarakat yang mengeluhkan ulah oknum calo langsung ditindaklanjuti Jokowi dan Ahok. Mereka bahkan tidak segan-segan memecat oknum calo nakal.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut 5 jurus Jokowi-Ahok membasmi praktik calo:

1. Hafal Modus Calon

Jokowi yang gemar blusukan mengaku hafal modus-modus terselubung oknum calo yang bermain di Rusun Marunda. Ada calo yang mendaftarkan diri untuk memperoleh rusun tersebut yang kemudian nanti disewakan kembali. Ada juga yang berani menjanjikan kepada masyarakat akan mendapatkan rusun, namun harus menyerahkan uang terlebih dahulu.

"Di mana-mana ada calo. Calo juga ada yang nangis, nangis calo juga ada. Kelihatan ada yang ikut daftarin. Lingkungannya ada dari calo, hafal saya. Orang saya di lapangan terus, dipikir nggak hafal saya?" kata Jokowi usai meninjau Rusun Marunda di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (12/2/2013).

Menurut dia, nama para oknum yang diduga sebagai otak percaloan Rusun Marunda, Jakarta Utara, sudah dikantonginya dan akan ada pemeriksaan lebih lanjut.

"Perlu dipastikan (nama calo tersebut)," ujar Jokowi.

2. Pidanakan Calo

Jokowi berpendapat para calo dan oknum aparat Pemprov DKI Jakarta bisa dikenai pidana jika terbukti terlibat dalam alih fungsi Rusun Marunda.

"Ya kalau ketemu langsung. Itu pidana itu, hati-hati, termasuk oknumnya juga hati-hati," ujar Jokowi penuh makna usai meninjau Rusun Marunda di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (12/2/2013).

Jokowi juga mengingatkan para penghuni untuk tidak mengontrak di Rusun Marunda atau diahlifungsikan menjadi tempat berjualan. "Nggak boleh (dikontrakan). Ini untuk masyarakat, masak dikontrakin. Kalau dikontrakin mending saya kontrakin sendiri saja. Sama saja nggak boleh (untuk berjualan)," ujar Jokowi.

3. Pecat Oknum Calo

Ahok juga punya semangat yang sama membasmi calo seperti Jokowi. Setelah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusun Marunda Kusnindar dicopot, giliran salah satu kepala seksinya terancam digusur gara-gara diduga menjadi calo.

"Kita curiga ada satu kepala seksi main. Dari laporan masyarakat, dia narik Rp 15 juta sampai 25 juta," kata Ahok usai rapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (5/2/2013).

Menurut Ahok, 100 unit di Rusun Marunda itu terisi, karena dia dijual. "Dia tidak kasih ketika saya datang. Saya suruh buka, dia nggak mau buka," jelas Ahok ketika dikonfirmasi isu tentang masih adanya oknum aparat yang menjadi calo Rusun Marunda.

Data yang ada di tangan Ahok, 50 persen rusun itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Oleh sebab itu, tak main-main, Ahok akan melakukan terus upaya pembersihan terhadap aparat nakal. "Kita akan cek teruslah. Kan yang kemarin yang kena Kepala UPT. Kalau kepala yang baru, kalau masih mau dibodoh-bodohin juga nanti kita akan bersihkan," tegas Ahok.

Tak menutup kemungkinan jabatan yang mengurusi UPT Marunda nanti juga akan dilelang seperti jabatan lurah dan camat.

Kepala UPT Rusun Marunda Kusnindar dicopot pada 30 Januari 2013 lalu karena dinilai menghambat pengisian rusun. Kusnindar diganti dengan Ir Jati Waluyo. Pergantian ini dilakukan menindaklanjuti keluhan dari warga yang berminat menghuni Rusun Marunda.

4. Terapkan Sistem Online

Ahok menerapkan sistem Jamkesda online untuk mempersempit ruang gerak calo. Sistem ini akan dapat melayani 4,7 juta penduduk Jakarta. Calon pasien akan diverifikasi terkait kemampuan ekonomi serta rumah sakit rujukannya.

"Misal, si A masuk rumah sakit, uangnya bisa habis Rp 100 juta. Lewat calo aja, cari SKTM nembak, KTP nembak, dibayar, dapat. Kalau pake SKTM kan tidak keluar uang Rp 100 juta. Kalau dengan cara online ini, nggak akan bisa hidup calo. Apalagi kalau nipu-nipu pakai stempel rujukan palsu, kita penjara," ancam Ahok usai rapat dengan Dinas Kesehatan DKI di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2012).

PT Askes adalah lembaga yang ditunjuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ke depan, Puskesmas akan menjadi pintu pertama dalam melayani pasien. Jumlah dokter-dokter yang bersiaga di Puskesmas akan diperbanyak sehingga pasien tidak perlu selalu dirujuk ke rumah sakit.

"Puskesmas juga akan selalu mengaudit rujukan. Kami bekerjasama sama dengan UI menaruh pendidikan program yang kemarin yang spesialis di Puskesmas, jadi semakin tinggi kompetensi dokter," imbuh Ahok.

5. Jangan Percaya Calo

Ahok mengimbau warga Ibukota jangan percaya kepada sang calo yang terus tumbuh subur.

"Yang penting, masyarakat jangan bodoh juga percaya sama calo," pesan Ahok saat dimintai komentar soal calo-calo di KJS di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2012).

Tercatat hingga 10 Desember 2012, sudah 3,8 juta warga kurang mampu menikmati layanan kesehatan gratis.

Antrean warga pemegang Kartu Jakarta Sehat (KJS) di RSUD rujukan Pemprov DKI Jakarta pun membeludak. Namun warga yang ingin berobat gratis kini resah lantaran munculnya calo-calo yang menawarkan nomor antrean berobat.

Pembayaran biaya kesehatan pada tahun 2013 direncanakan menggunakan sistem online untuk memudahkan pencatatan. Dengan begitu, jumlah dana yang digunakan dan jumlah pasien yang telah dirawat dapat langsung terpantau.